Ilustrasi proyek LRT. (FOTO: MI/Dwi Apriani)
Ilustrasi proyek LRT. (FOTO: MI/Dwi Apriani)

Bangun LRT, Adhi Karya Harap DPR Restui Tambahan PMN Rp2 Triliun ke KAI

Ekonomi pmn proyek lrt
Suci Sedya Utami • 19 Juli 2017 16:37
medcom.id, Jakarta: PT Adhi Karya Tbk (Persero) masih mengharapkan DPR menyetujui penambahan anggaran penyertaan modal negara (PMN) untuk PT Kereta Api Indonesia/KAI (Persero) sebesar Rp2 triliun.
 
Pasalnya, jika tidak direstui, maka akan menghambat Adhi Karya dalam menyelesaikan pembangunan proyek kereta ringan atau light rapit transit (LRT) Jabodebek yang ditargetkan bisa selesai dan dioperasikan pada 2019.
 
"Kalau PMN enggak disetujui, kembali pakai APBN (pagu Kementerian Perhubungan). Tapi disetujui lah PMN-nya," kata Direktur Adhi Karya Budi Harto usai rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu 19 Juli 2017.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Adhi Karya bertindak sebagai kontraktor dalam proyek tersebut. Awalnya pemerintah menugaskan perusahaan konstruksi milik negara itu untuk menggarap proyek tersebut dengan dibiayai APBN yang anggarannya mencapai Rp20 triliun.
 
Namun di tengah jalan, singkatnya pemerintah menyerah tak bisa menyiapkan anggaran tersebut sehingga menunjuk PT KAI sebagai investor yang memberikan uang pada Adhi Karya untuk membangun. Tapi, meskipun sudah menunjuk KAI untun jadi investor, tetap saja anggaran yang dibutuhkan belum mencukupi.
 


 
Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian BUMN yang diwakili Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja bersama Komisi VI pekan lalu mengajukan tambahan PMN bagi KAI untuk menunjang pembangunan LRT Rp2 triliun. Nantinya tambahan tersebut akan diberikan pada Adhi Karya untuk mengerjakan proyek LRT.
 
Namun, usulan tersebut ditolak oleh Fraksi Gerindra di Komisi VI. Anggota Komisi VI Fraksi Gerindra Bambang Haryo S mempermasalahkan realokasi yang dilakukan untuk PMN di mana anggaran tersebut sebelumnya bakal digunakan untuk proyek di Sumatera, namun dialihkan untuk PMN dalam memenuhi kekurangan anggaran pembangunan proyek kereta ringan atau light rapid transit (LRT) Jabodebek.
 
Sebab pengalihan anggaran tersebut tak mencermin target pemerataan yang diinginkan Presiden Jokowi, karena pembangunan infrastruktur akan kembali berpusat di Pulau Jawa.
 
"Proyek ini mengalihkan anggaran Sumatera ke sini, justru di sana (Sumatera) butuh mengangkat ekonomi bawah. Ini arahnya salah," kata Bambang.
 
Apalagi, kata Bambang, LRT disebut-sebut tak ramah untuk masyarakat kelas bawah sebab harga tiket untuk mengangkut penumpang relatif mahal. Dia pun menilai target pengurangan kemiskinan akan terganjal.
 
"Proyek ini (LRT) tidak untuk pengentasan kemiskinan. Tidak untuk rakyat kecil, untuk rakyat menengah," tutur dia.
 

(AHL)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif