Hambalang. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya.
Hambalang. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya.

Menteri PUPR: KPK Dukung Lanjutkan Proyek Hambalang

Ekonomi hambalang
Gervin Nathaniel Purba • 31 Maret 2016 18:33
medcom.id, Jakarta: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuldjono mengatakan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) mendukung upaya pemerintah untuk melanjutkan pembangunan Proyek Hambalang.
 
Menurut Basuki, pihaknya telah mengkoordinasikan hal ini dengan KPK beberapa waktu silam. Secara umum, KPK mendukung upaya dari Kementeriannya untuk segera mengambil tindakan sesuai dengan arahan Presiden.
 
"KPK pada dasarnya mendukung ide ini, hanya berikan beberapa saran saja untuk melibatkan pakar dan menjadwalkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk bisa mendampingi terus. Jadi aspek hukumnya sudah tidak masalah," ujar Basuki, saat ditemui di Kantor Pusat Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Kamis (31/3/2016).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Selain itu, terkait dengan aspek finansial, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan BPK serta BPKP. Hal ini dilakukan agar tidak ada masalah yang timbul dikemudian hari apabila proyek yang sempat mangkrak tersebut bisa dijalankan kembali.
 
Di sisi lain, Basuki menyebutkan keputusan melanjutkan pembangunan proyek Hambalang akan diputuskan setelah dua minggu kedepan usai diadakan pertemuan dengan pakar bangunan dan geologi. Sebab, dari hasil penelitian sementara yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian PUPR, ditemukan adanya pergeseran tanah sebesar delapan mm per tahun.
 
"Hasil pengukuran lima inklinometer yang dipasang di proyek wisma Atlet ini menunjukkan ada pergeseran tanah. Namun tidak ada kerusakan bangunan, hanya terdapat retak-retak kecil di beberapa ruas bangunan dan ada longsoran-longsoran kecil di tanah timbunan karena lama didiamkan. Hasil ini didiskusikan dengan pakar tadi. Butuh dua minggu untuk tentukan aman atau tidaknya," jelasnya.
 
Pihaknya akan menggandeng pakar geologi teknik dari UI dan ITB, ahli struktur bangunan UGM dan ITB, Undip serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memutuskan status bangunan dan tanah dari proyek tersebut.
 
Dirinya menambahkan, terkait teknis, ada masalah terkait tinggi bangunan. Hal ini lantaran dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB), proyek hanya tiga lantai, sedangkan dalam kenyataannya terbangun enam lantai.
 
"Kita nanti akan diskusi dengan pakar kalau ini bisa tetap diteruskan dengan enam lantai, nanti gimana IMB-nya. Kalau hanya tiga lantai terus tiga lantainya lagi dipotong atau gimana, itu konsekuensinya," paparnya.

 
(SAW)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif