Ketua Dewan Komisaris OJK Muliaman D Hadad mengungkapkan, melalui forum koordinasi antarlembaga itu diharapkan mampu memberi pemenuhan kebutuhan pembiayaan pembangunan melalui berbagai macam instrumen keuangan. Dengan begitu, pembiayaan pembangunan dapat terpenuhi untuk pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkesinambungan, dan inklusif.
"Suatu tanda bahwa negara akan maju atau berkembangnya industri keuangan negara maju ditandai dengan semakin tingginya pendalaman pasar keuangan. Pendalaman keuangan terjadi di suatu negara maka bisa dilihat dari semakin besarnya pembiayaan dari perbankan, lalu akan muncul pembiayaan alternatif yang bisa dibangun atau mobilisasi dari sektor di luar perbankan," ujar Muliaman di Kantor Pusat Kemenkeu, Jalan Dr Wahidin Raya, Jakarta Pusat, Jumat (8/4/2016).
Gubernur BI Agus Martowardojo menambahkan, pendalaman pasar keuangan bertujuan untuk mengejar ketertinggalan pasar keuangan Indonesia dibandingkan negara-negara Asia lainnya. Pasar yang dalam dan likuid, kata dia, masih jauh dari harapan karena volume transaksi valuta asing (valas) masih di kisaran USD4 miliar-USD5 miliar per hari.
"Malah sebagian besarnya dari transaksi spot atau tunai. Ini jauh di bawah Thailand yang sudah mencapai USD11 miliar per hari dan Malaysia yang sudah USD13 miliar per hari," tuturnya.
Menurut dia masih banyak ruang perbaikan agar pasar keuangan menjadi lebih dalam dan likuid. Untuk rasio pasar obligasi sendiri Indonesia hanya sebesar dua persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Tertinggal jauh pula dari Malaysia yang sudah 57 persen dan Thailand yang menyentuh level 23 persen dari PDB.
"Untuk pendalaman pasar keuangan tidak hanya oleh satu lembaga karena segmen pasar itu memiliki keterkaitan yakni pasar valas, pasar saham, dan obligasi yang itu masing-masing di bawah yurisdiksi otoritas yang berbeda. Maka itu, perlu forum koordinasi untuk perkuat jaringan koordinasi dalam menempuh langkah-langkah pendalaman pasar keuangan termasuk harmonisasi-harmonisasi kebijakannya," imbuh Agus.
Sementara Menkeu Bambang Brodjonegoro mengakui pasar keuangan Indonesia saat ini masih belum optimal. Terlihat dari Dana Pihak Ketiga (DPK) Indonesia yang hanya 40,7 persen dari PDB. Sedangkan Singapura telah mencapai 137 persen, Malaysia sudah 94 persen, dan Filipina 55 persen.
"Nilai transaksi di pasar modal sendiri kita hanya 45,2 persen dari PDB, sedangkan Thailand sudah 104 persen dan Malaysia 156 persen. Maka itu forum koordinasi ini penting untuk ketersediaan dana bagi pembangunan sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan serta inklusif," pungkas Bambang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
