Pemerintah Diminta Terapkan Aturan Produk Tembakau Alternatif

Husen Miftahudin 28 November 2018 11:18 WIB
tembakau
Pemerintah Diminta Terapkan Aturan Produk Tembakau Alternatif
Ilustrasi. (FOTO: AFP)
Jakarta: Global State of Tobacco Harm Reduction (GSTHR) mencatat sebanyak 62 negara telah menerapkan peraturan produk tembakau alternatif. Beberapa negara tersebut di antaranya Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Kanada, dan Korea Selatan.

Laporan yang dipublikasikan per dua tahun tersebut memetakan ketersediaan dan penggunaan produk nikotin yang lebih rendah risiko atau Safer Nicotine Product (SNP), tanggapan peraturan terhadap SNP, dan potensi kesehatan masyarakat dari pengurangan bahaya tembakau melalui SNP di ranah global, regional, dan nasional.

Berdasarkan proses pemetaan dan studi kasus yang dilakukan, beberapa negara berhasil menurunkan jumlah perokok melalui pemanfataan SNP atau produk tembakau alternatif. Laporan ini merekomendasikan pemerintah untuk menelaah pemanfaatan produk tembakau alternatif dan menggunakan produk tersebut sebagai salah satu upaya untuk menurunkan jumlah perokok.

SNP yang terdiri dari produk tembakau yang dipanaskan bukan dibakar, rokok elektrik atau vape, dan snuss ini menitikberatkan pada pemanfaatan produk tembakau yang mengandung nikotin namun memiliki potensi pengurangan risiko kesehatan yang signifikan daripada rokok konvensional, karena penggunaannya yang tidak melalui proses pembakaran. Dengan tidak adanya proses pembakaran, zat karsinogenik seperti TAR yang dapat memicu timbulnya penyakit berbahaya pada tubuh dapat tereliminasi.

"Banyak perokok yang sejatinya membutuhkan asupan nikotin, namun mendapatkan kerugian (penyakit berbahaya) akibat paparan TAR yang dihasilkan dari proses pembakaran," tulis laporan tersebut pada Rabu, 28 November 2018.

GSHTR juga melaporkan, banyak perokok yang memiliki keinginan untuk berhenti, namun merasa kesulitan karena sudah terlanjur ketergantungan. Maka itu, penggunaan produk tembakau menjadi alternatif bagi perokok untuk berhenti secara perlahan.

Urgensi Pengaturan Produk Tembakau Alternatif di Indonesia

Laporan yang disusun dengan melibatkan puluhan praktisi kesehatan masyarakat dari lintas negara ini mencantumkan fakta-fakta ilmiah serta studi kasus keberhasilan yang dicapai negara lain dalam mengatasi permasalahan rokok dengan kontribusi produk tembakau alternatif.

Di Jepang misalnya, produk tembakau yang dipanaskan bukan dibakar telah membantu menurunkan angka perokok hingga 27 persen dalam dua tahun terakhir. Kemudian di Swedia, pengunaan snuss telah berperan dalam mengurangi jumlah penyakit berbahaya terkait rokok, bahkan menjadi yang terendah di Uni Eropa.

Begitu pula di Norwegia, dimana pengunaan snuss telah berhasil menurunkan jumlah perokok hingga 10 persen, yaitu dari 21 persen di 2008 menjadi 11 persen pada 2017. Di Inggris, tercatat penurunan jumlah perokok sebanyak lima persen dalam kurun waktu 2011 sampai 2017 berkat kontribusi rokok elektrik.

Berdasarkan laporan GSTHR, Indonesia termasuk sebagai negara yang belum memiliki peraturan terkait produk tembakau alternatif. Padahal, Indonesia termasuk dalam bagian negara yang memiliki jumlah perokok yang tinggi, yaitu di atas 40 persen hingga 65 persen.

Menurut Pengamat Hukum Ariyo Bimmo, pemerintah Indonesia seharusnya menelaah lebih jauh berbagai bukti ilmiah dan studi kasus negara lain yang telah sukses menggunakan produk tembakau alternatif sebagai strategi penurunan jumlah perokok.

Selama ini, yang masih terlihat adalah keengganan pemerintah untuk mengatur produk tembakau alternatif karena belum memahami betul potensi yang dimiliki produk tersebut," terang Ariyo.

Dia bilang, pemerintah sebaiknya tidak melarang produk tembakau alternatif, melainkan mengatur produk tersebut dalam sebuah kerangka regulasi yang tepat, sehingga nantinya dapat melakukan tindakan pengawasan secara langsung.

"Pengaturan tentang produk tembakau alternatif ini juga harus dibedakan dengan rokok konvensional agar perokok yang memutuskan untuk tetap merokok mendapat dukungan untuk beralih ke produk tembakau yang lebih rendah risiko, maka produk tembakau alternatif harus diatur sesuai dengan tingkat risiko dan profil produk yang dimilikinya," terang Ariyo.

"Selain itu, masyarakat, terutama perokok dewasa, juga memiliki hak untuk mengakses dan mendapatkan informasi yang akurat tentang produk tembakau alternatif ini sehingga masalah kesehatan akibat rokok dapat berkurang," tambahnya.

Ariyo menilau regulasi tersebut akan lebih bersifat menyeluruh jika dipadankan dengan penetapan tarif cukai yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146/PMK.010/2017.

"Tidak hanya melalui penetapan biaya cukai yang seharusnya lebih rendah daripada rokok konvensional, pemerintah juga perlu menyusun peraturan produk tembakau alternatif ini yang termasuk aturan produk, penjualan, promosi, iklan, sponsorship, tempat di mana produk tersebut bisa dikonsumsi serta batasan usia penggunaan produk tersebut," tutup Ariyo.



(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id