Pantauan Medcom.id, ratusan pegawai BP Batam sudah berkumpul di halaman Kantor BP Batam sekitar pukul 15.00 WIB. Di awali dengan orasi singkat, para pegawai yang masih berada di dalam kantor BP Batam keluar dan berkumpul di halaman utama.
"Mari kawan-kawan, seluruh karyawan BP Batam kita berkumpul di tempat ini. Kita bubuhkan tanda tangan sebagai bentuk aspirasi kita menolak ex-officio Kepala BP Batam," ujar seorang orator dari balik kerumunan pegawai BP Batam yang sudah berkumpul.
Sebuah spanduk besar berukuran sekitar 20 meter x 2 meter dibentangkan di halaman BP Batam. Dengan spontanitas, satu per satu pegawai BP Batam membubuhkan tanda tangannya. Di bagian atas spanduk terdapat tulisan "Aspirasi Tolak Ex-officio".
Selain staf dan pegawai BP Batam, aksi tanda tangan juga diikuti ratusan petugas Direktorat Pengamanan (Ditpam) BP Batam serta puluhan mantan pegawai di kantor yang dulunya bernama Otorita Batam (OB) tersebut.
"Sekali lagi, ini adalah aspirasi kita bersama. Kita bersatu untuk BP Batam yang kita cintai bersama. Kita menolak ex-officio Kepala BP Batam. Kita ingin agar BP Batam terbebas dari kepentingan politik, politik praktis," teriak mantan pegawai BP saat menyampaikan orasinya dengan lantang.
Tidak hanya pegawai, jajaran Ditpam, dan mantan karyawan BP Batam. Beberapa pejabat di lingkungan BP Batam juga tampak membaur bersama ratusan karyawan BP Batam di halaman utama kantor tersebut.
Ahmad Rosano, Ketua DPP Suara Rakyat Keadilan menyampaikan orasinya, mengatakan, ia hadir di tengah-tengah aksi bersama ratusan pegawai BP Batam berjuang menolak ex-officio Kepala BP Batam.
"Sebelum aksi ini, kami melakukan aksi unjuk rasa di Kemenko Perekonomian, Jakarta. Kami juga menyampaikan aspirasi menolak ex-officio. Kepada jajaran Kemenko Perekonomian, kami sampaikan agar ex-officio ditunda dulu karena bertentangan dengan beberapa peraturan dan Undang-Undang," ujarnya.
Ia mengatakan, jika ingin menetapkan ex-officio, pemerintah harus memasukkan analisa KPK karena rangkap jabatan yang akan diemban Wali Kota Batam. "Rangkap jabatan (Wali Kota sekaligus Kepala BP Batam) ini berpotensi melanggar undang-undang. Rawan penyalahgunaan jabatan," ujarnya.
Pihaknya bersama ratusan pegawai BP Batam berharap pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo meninjau lagi kebijakan menetapkan Walikoat Batam ex-officio Kepala BP Batam. "Mari kita berjuang bersama. Kita tidak ingin BP Batam terus diobok-obok untuk memuluskan kepentingan politik kelompok tertentu," tambah pegawai BP Batam lainnya menyemangati ratusan pegawai lainnya.
Pada pagi harinya, puluhan spanduk "Save BP Batam" dan "Tolak Ex-Officio" ramai terpasang di sepanjang pagar BP Batam. Spanduk yang sama juga dipasang di gedung dan halaman maupun tempat parkir BP Batam.
Sebelumnya, Anggota Komisi II DPR RI Firman Subagyo menyatakan kehadiran spanduk “Save BP Batam” tersebut bagian dari aspirasi dan juga rasa keprihatinan karyawan BP Batam atas kondisi yang terjadi saat ini.
Munculnya aspirasi yang disampaikan karyawan BP Batam tersebut, kata Firman, tak lepas dari hiruk pikuk ex-officio yang terus bergulir hingga saat ini. Jika wacana dan kebijakan ini dipaksakan, kata dia, dikhawatirkan akan memperburuk keadaaan di Batam.
“Mungkin saja, ini (spanduk-spanduk di BP Batam) juga kekhawatiran dari teman-teman di BP Batam menyangkut masa depan BP Batam jika BP Batam dijabat oleh ex-officio. Karena (pejabat ex-officio) sudah bercampur jadi satu kepentingan, ada partai di sana, politisi, sekaligus sebagai pemangku kepentingan,” ujar Firman.
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar berharap agar Presiden RI Joko Widodo dapat menyikapi permasalahan yang ada di Batam saat ini. Termasuk meninjau lagi kebijakan soal ex-officio Kepala BP Batam dijabat oleh Walikota Batam.
“Saya yakin, Presiden jika diberikan masukan pasti akan mendengar, dan kami dalam hal ini Komisi II DPR RI juga akan menyampaikan masukan kepada pemerintah,” pungkas Firman.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
