Hal itu mengingat bengkaknya ancaran nilai investasi dari semula Rp26,7 triliun menjadi Rp31,8 triliun. Ia menilai sebaiknya KAI tidak menjadi penyelenggara pendanaan atau investor tetapi bertindak sebagai penyelenggara dan pengoperasian sarana LRT Jabodebek.
"Jadi kita meminta dibentuk kaya Railink, perusahaan baru akan jadi investor dan mengoperaiskan LRT itu. Di mana investor joint company ini KAI, Adhi Karya dan kita sedang lihat apakah pihak BUMN lain yang ikut," kata Rini di Stasiun Sudirman Baru, Jakarta, Selasa, 28 November 2017.
Adapun, untuk BUMN lain yang akan terlibat ia mempertimbangkan dimasukannya PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Ia juga menuturkan proyek LRT dijamin oleh pemerintah. Namun untuk pendanaan perusahaan patungan tersebut akan berasal dari perbankan.
"Kemungkinan SMI, karena itu yang kami harapkan ikut. Karena dalam LRT proyek dijamin pemerintah, kalau bisa SMI, kita bertiga jadi lebih baik. Pembiayaan dari perbankan," ungkap dia.
Ia berharap perusahaan ini segera terbentuk. Paling tidak dalam waktu satu bulan kedepan. Saat ini pihaknya bersama Kementerian Perhubungan dan Menteri Koordinator sedang membahasnya.
"Ini pembentukan sedang berlangsung, Insyaallah minggu depan akan rapat dengan Menko, bisa diputus semua satu bulan selesai," imbuh dia.
Senada dengan hal itu, Direktur Utama Adhi Karya Budi Harto mengatakan saat ini tengah menggodok pembentukan perusahaan patungan. Mulai dari pendanaan, pembangunan sarana, dan prasarana serta menjadi operasi.
"Jadi JV akan diberikan modal,dari KAI itu Rp4 triliun, Adhi Karya Rp1,5 triliun, pihak ketiga (SMI) Rp3,6 triliun. Semua modal Rp9 triliun. Itu untuk prasaran dan sarananya, termasuk bangun Depo yang menjadi tugas Adhi Karya," ucap Budi.
Dengan pembentukan JV nanti mempertegas bahwa investor LRT Jabodetabek bukan lagi PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 Tahun 2017 tanggal 3 Mei 2017.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
