Dalam proses pembangunan Terminal Kalibaru, Lino berhasil membatalkan pelaksanaan tender yang akan dilakukan Menhub pada masa itu, Freddy Numberi, dan berhasil mendapatkan konsesi 70 tahun ditambah 25 tahun perpanjangan dari rencana 50 tahun pada masa Menhub EE Mangindaan.
Lino juga dengan leluasa melakukan penunjukan langsung dan memberikan free pass kepada Mitsui, yang sebelumnya adalah salah satu peserta tender Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk membangun dan mengoperasikan Terminal Kalibaru Tahap Satu.
Selanjutnya Lino berhasil meyakinkan Meneg BUMN Dahlan Iskan untuk menyatakan Kalibaru mampu bersaing dengan Singapura dengan mendatangkan kapal direct services berukuran 18 ribu TEUs ke Eropa dan Amerika Serikat.
Kenyataannya pengoperasian Kalibaru juga menggandeng Port Singapore Authority (PSA), sehingga suatu hal yang mustahil untuk berkompetisi dengan Singapura. Kapal paling besar yang pernah berlabuh di Priok adalah 5 ribu TEUs. Jadi perlu kita lihat apakah janji mendatangkan kapal 18 ribu TEUs itu benar atau hanya lip service belaka.
"Kami berharap Presiden Jokowi dan jajarannya tidak terkecoh oleh manuver Lino yang sangat pandai bersilat lidah. Sudah cukup presiden dan menteri-menteri sebelumnya yang menjadi korban. Perpanjangan konsesi sebaiknya dihentikan dulu, tidak perlu dilakukan secara terburu-buru," tegas Presiden IPW Syaiful Hasan, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Senin (6/7/2015).
Dalam upaya mendapatkan penunjukan langsung pembangunan Kalibaru tanpa melalui proses tender, Lino juga berhasil mem-fetakompli Presiden SBY bahwa kapasitas Pelabuhan Tanjung Priok sudah tidak mampu lagi menampung pertumbuhan arus barang, sehingga akan menimbulkan kongesti yang dapat menyebabkan gangguan terhadap perekonomian nasional apabila pembangunan Terminal Kalibaru tidak segera dilaksanakan.
Akhirnya keluar Peraturan Presiden (Perpres) No. 36 tahun 2012 menugaskan Pelindo 2 untuk menyelesaikan pembangunan dan mulai mengoperasikan Terminal Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok pada 2014. Kenyataannya kongesti tidak terjadi dan Lino tidak berhasil menyelesaikan pembangunan tepat waktu sesuai amanat Perpres, bahkan sampai saat ini Terminal Kalibaru belum beroperasi.
"IPW meminta pemerintah segera mencopot Lino dari jabatannya sebagai Dirut Pelindo. Masih banyak profesional di Indonesia yang memiliki kemampuan dan integritas untuk memimpin Pelindo 2. Terlalu mahal biaya yang harus ditanggung republik ini jika sampai visi maritim Jokowi tidak tercapai hanya karena terpukau pada kemampuan Lino memberikan presentasi padahal ujung-ujungnya untuk ambisi pribadinya," pungkas Syaiful.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
