Dalam mewujudkan target tersebut, Menteri Perencanaan, Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Andrinof Chaniago menyebutkan, pemerintah membutuhkan anggaran sebesar Rp384 triliun.
"Anggaran itu untuk lima tahun, dari seluruh sumber dana yakni APBN, APBD, CSR. Untuk permulaan tahun depan, pemerintah akan keluarkan Rp12 triliun," kata dia dalam acara peresmian Program Nasional Penanganan Pemukiman Kumuh, di kantornya, Jalan Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/12/2014).
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Sarana dan Prasarana Bappenas Dedy S Priatna mengatakan, berdasarkan data Oktober masih terdapat 38.431 hektar kawasan kumuh di Indonesia. Sehingga menjadi tantangan setiap tahunnya harus menghapuskan sebanyak 7.686 permukiman kumuh untuk mencapai nol persen di 2019.
Dalam menghapuskan permukiman kumuh, memang terdapat beberapa pola untuk mengatasinya yakni dengan melakukan pemugaran, peremajaan, dan membuat pemukiman kembali.
"Membangun tanpa menggusur, kan macam-macam programnya dan metodenya. Mengganti, memperbaiki, merenovasi, menata dan menghilangkan kekumuhan," tukasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
