"Masalahnya, kewenangan yang ada diduplikasi antara Pemerintah Kota Batam dan otoritas (BP) Batam, sehingga tidak mencapai sasaran target. Pajak Rp 20 triliun per tahun itu hilang," kata Tjahjo dikutip dari Antara, Selasa (5/1/2016).
Sayangnya Tjahjo enggan merinci sektor yang menyebabkan kehilangan penerimaan pajak tersebut. Tjahjo hanya mengatakan buruknya tata kelola di kawasan Batam ini sudah terjadi sejak 2007, atau sejak (free trade zone (FTZ) dibentuk. Akibat kesalahan pengelolaan ini, ujarnya, target-target pemerintah untuk pembangunan Batam sulit tercapai.
Dia menyiratkan pengelolaan FTZ Batam selama ini justru malah memberi keuntungan bagi investor Singapura, yang tidak seimbang dengan keuntungan yang dinikmati masyarakat Batam.
"Industri dan perekonomiannya dibentuk bukan untuk melayani singapura, namun kami ingin menyaingi Singapura, dan juga Malaysia. Karena itu, perlu dibuat langkah kebijakan yang komprehensif segera," ujarnya.
Tjahjo mengatakan, hingga saat ini kebijakan yang direkomendasikan para menteri, secara garis besar akan menghapuskan dualisme kewenangan, sehingga dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi seluruh investor.
Dia mengatakan para menteri masih perlu melakukan rapat koordinasi satu kali lagi sebelum memberikan rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo mengenai solusi masalah tata kelola kawasan perdagangan bebas FTZ Batam ini.
Namun, keputusan akhir mengenai rekomendasi kepada Presiden, akan diputuskan pada rapat koordinasi pekan depan. Targetnya, Presiden dapat menerima rekomendasi dan memutuskan kebijakan pada pertengahan Januari 2015.
"Kita perlu solusi transisi untuk penanganan masalah ini. Rekomendasinya akan dipustukan pekan depan," ujar Darmin.
Darmin mengatakan investor FTZ Batam sangat membutuhkan kepastian dalam hal pengurusan perizinan dan tata kelola kawasan tersebut. Jika tumpang tindih pengelolaan terus dibiarkan, aliran masuk investasi ke FTZ Batam bisa terhambat. Padahal FTZ Batam sebagai kawasan perdagangan bebas, memiliki daya tarik yang tinggi untuk menarik investasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
