Hal ini dilakukan untuk menarik investor furnitur besar dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang berorientasi ekspor. Upaya promosi proaktif ini dilakukan Kepala BKPM dalam rangka mengambil momentum perang dagang Amerika dan RRT yang membuat dunia usaha RRT akan melakukan relokasi ke Kawasan Asia Tenggara.
Mengingat kultur bisnis investor RRT sangat tergantung restu dari Pemerintah-nya, Kepala BKPM
bertemu langsung dengan Wakil Gubernur Provinsi Guangdong Ouyang Weimin dan Wakil Wali Kota Foshan Tan Ping untuk meningkatkan kerja sama di berbagai bidang khususnya mendorong investasi perusahaan furnitur mereka ke Indonesia.
Di samping itu, telah dilakukan pertemuan one-on-one dengan para pengusaha besar industri furniturserta kegiatan Forum Bisnis yang dihadiri 150 pengusaha besar furnitur dari wilayah Provinsi Shandong dan Provinsi Guangdong yaitu dari Dongguan, Foshan, Shenzen, dan Guangzhou. Antusiasme para pengusaha RRT ini sangat tinggi dengan menanyakan
berbagai detail regulasi, kesiapan rantai pasok industri dan bahan baku serta lokasi yang ditawarkan.
Kepala BKPM Thomas Lembong menyampaikan bahwa di tengah kondisi perang dagang yang
diprediksi akan berlangsung lama adalah saat yang tepat bagi pengusaha furnitur RRT untuk
berinvestasi di Indonesia. Menurutnya, RRT sudah saatnya beralih dari the world’s factories menjadi negara basis industri-industri berteknologi tinggi dan ramah lingkungan.
Selain itu, disampaikan latar belakang Presiden Jokowi sebagai pengusaha furnitur serta beberapa parameter-parameter perbaikan iklim investasi di Indonesia, antara lain ketersediaan infrastruktur jalan tol lintas Jawa, pelabuhan ekspor impor Tanjung Mas, bandar udara internasional, keberadaan politeknik furnitur di Kendal, Jawa Tengah, insentif-insentif yang dapat diberikan Pemerintah, serta lokasi-lokasi klaster yang ditawarkan yang meliputi kawasan Kendal, Pemalang dan Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah.
"Pemerintah Indonesia mengundang pengusaha-pengusaha RRT khususnya di bidang furnitur untuk melakukan kunjungan ke Indonesia. BKPM bersama-sama Kementerian Perindustrian, asosiasi usaha dan Pemerintah Daerah akan mengupayakan courtesy meeting di Indonesia sekiranya diperlukan. Kami juga akan mengatur beberapa factory dan site visit untuk menjajaki lokasi pengembangan klaster industri furnitur dan kemungkinan kolaborasi dengan industri furnitur lokal," jelas Kepala BKPM Thomas Lembong dam keterangan resmi kepada media, Selasa, 15 Oktober 2019.
Saat ini Pemerintah tengah berupaya fokus mengembangkan Provinisi Jawa Tengah sebagai basis klaster industri furnitur berorientasi ekspor dalam skala besar, namun tidak tertutup kemungkinan pengembangan ini dilakukan di lokasi-lokasi potensial lainnya.
Meskipun realisasi investasi RRT ke Indonesia secara umum mengalami peningkatan yang cukup
signifikan dalam lima tahun terakhir, beberapa pekerjaan rumah yang harus ditindaklanjuti antara lain jaminan ketersediaan bahan baku kayu dan rotan, relaksasi ketentuan impor mesin (relokasi) dan bahan baku industri furnitur, dukungan Pemerintah Daerah terutama dalam hal percepatan dan kemudahan dalam pembebasan lahan di lokasi-lokasi yang akan dikembangkan, dukungan ketersediaan tenaga kerja terampil melalui penyediaan pendidikan vokasi, kemudahan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) selama pendirian pabrik hingga operasional stabil guna alih teknologi, perolehan Visa Izin Tinggal Terbatas, kesiapan infrastruktur pelabuhan Tanjung Emas untuk melayani aktivitas ekspor-impor, serta jaminan keamanan dan perlindungan bagi investasi skala besar.
Oleh karena itu, perlu adanya diseminasi kepada publik secara terukur dan terus-menerus mengenai dampak positif investasi RRT di Indonesia. Selain itu, perlu multiplier effect dan trickling down effect kepada masyarakat pada umumnya, serta pengusaha lokal pada khususnya, benar-benar dapat terwujud.
Forum bisnis yang dibuka oleh Duta Besar RI di Beijing Djauhari Oratmangun bertujuan untuk
mempromosikan peluang investasi industri furnitur di Indonesia. Dalam sesi diskusi panel, Deputi
Bidang Perencanaan BKPM Ikmal Lukman dan Dirjen Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kemenperin Gati Wibawaningsih menekankan dukungan penuh Pemerintah dalam hal masuknya investasi dan kolaborasi industri furnitur.
"Pemerintah terus berupaya agar investasi terus masuk, terutama untuk sektor furnitur ini. Salah satunya melalui pemberian kemudahan-kemudahan insentif fiskal dan nonfiskal," jelas Deputi Perencanaan BKPM.
Adapun Ketua Asosiasi Industri Furnitur Nasional menggarisbawahi kesiapan pelaku usaha nasional melakukan kolaborasi dengan pengusaha RRT. "Saat ini RRT merupakan eksportir furnitur terbesar di dunia, yang menguasai hampir 40 persen produksi furnitur dunia. Nilai ekspor mencapai USD 52 miliar dibandingkan Vietnam dan Indonesia berturut-turut sebesar USD8,5 miliar dan USD1,7 miliar," jelasnya.
Sebagai tindak lanjut, sejumlah pengusaha furnitur RRT akan melakukan kunjungan ke Indonesia pada Trade Expo Indonesia (TEI) 16-20 Oktober 2019. Selanjutnya akan berkunjung ke Kota Cirebon, Jawa Barat dan Kota Semarang, serta beberapa kota lainnya di Jawa Tengah untuk penjajakan lapangan lokasi industri furnitur.
Diharapkan daerah-daerah tersebut akan menjadi klaster furnitur baru yang siap menampung relokasi industry furnitur Tiongkok ke Indonesia. Mereka juga akan melakukan beberapa courtesy meeting dengan Pemerintah Pusat dan Daerah serta pengusaha nasional. Selain itu BKPM telah mengagendakan kunjungan lanjutan ke Provinsi Shandong, RRT pada akhir 2019 sebagai bagian dari upaya promosi investasi bidang industri furnitur.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
