Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dikutip Medcom.id, Kamis, 22 Agustus 2019 terdapat sembilan keunggulan dan dua kelemahan Kalimantan Timur untuk menjadi ibu kota.
Pertama, Kalimantan Timur dengan bandara besar di Balikpapan dan Samarinda yaitu Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepingan dan Bandara Internasional Aji Pangeran Tumenggung Pranoto.
Kedua, wilayah Kalimantan Timur dekat dengan jalan tol Balikpapan-Samarinda. Lalu ketiga, lokasi dekat dengan Pelabuhan Semayang, Kecamatan Prapatan.
Kemudian keempat, wilayah Kalimantan Timur memiliki ketersediaan infrastruktur seperti jaringan, energi, dan air bersih. Kelima, struktur demografi di Kalimantan Timur sudah heterogen dan sebagian merupakan pendatang.
Selain itu, Kalimantan Timur terletak di lokasi delineasi dilewati oleh LKI II disekitar selat Makassar. Kemudian secara Geografi, posisi Kalimantan Timur juga bebas dari bencana alam, gempa bumi, dan kebakaran hutan. Kalimantan Timur juga tidak berbatasan langsung dengan batas negara.
Terakhir kesembilan, wilayah Kalimantan Timur memiliki ketersediaan lahan dengan status APL atau area bukan kawasan hutan produksi dengan HTI dan hutan produksi yang bebas konsesi.
Sementara dari sisi kelemahannya, Kalimantan Timur rawan banjir, khususnya pada wilayah yang dekat dengan hulu DAS (Daerah Aliran Sungai) dan ketersediaan sumber daya air tanah rendah
Pengamat tata kota Yayat Supriatna mengatakan, setelah ditentukannya Kalimantan Timur menjadi wilayah calon Ibu kota baru Indonesia pemerintah diminta segera mematangkan kondisi lingkungan, seperti kecukupan air dan kesiapan tanah. Hal itu dibutuhkan karena menjadi poin utama dalam membangun sebuah kota.
"Sebelum pengerjaan fisik itu dimatangkan dulu airnya gimana, kondisi tanah gimana, kondisi lingkungan," kata Yayat saat dihubungi Medcom.id, Kamis, 22 Agustus 2019.
Setelah itu pemerintah diminta segera menyusun urban desain dan masterplan ibu kota. Setidaknya penyusunan dua hal itu bisa dilakukan mulai tahun depan.
"Tahun depan yang haru sdisiapkan masterplan dan urban desainnya. Nah kemarin sudah muncul perspektif, tapi itu kan baru gagasan awal baru mengambil filosofinya. Bagaimana pendetailannya, itu dalam konteks masterplan dan urban desainnya," jelas dia.
Sementara mengenai pembangunan fisik, Yayat mempercayai kontraktor-kontraktor Indonesia bisa mengerjakannya dengan cepat. Menurutnya yang terpenting saat ini segera merealisasikan pembuatan urban desain dan masterplan.
"Kita sudah jago itu kecepatan dalam pembangunan kita sudah profesional," tukas dia.
Sebelumnya pada 16 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo secara resmi menyampaikan rencana pemindahan ibu kota ke pulau Kalimantan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pemerintah mengalokasikan dana sampai Rp466 triliun untuk membangun ibu kota baru.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
