Ia menjelaskan, national payment gateway sangat bermanfaat. Contohnya, saat ini dengan visa, transaksi di dalam negeri dengan rupiah, perbankan harus membayar fee ke luar negeri melalui visa.
Menurut dia, sayang jika setiap tahun harus membayar fee ke visa dan menghabiskan banyak devisa.
"Tiap tahun, kita membayar fee sampai USD300 juta (sekitar Rp3 triliun)," kata dia dikutip dari Media Indonesia, Minggu 20 Agustus 2017.
Dengan national payment gateway, tagihan (charges) yang dibebankan ke konsumen di Indonesia juga bisa dikurangi. Masyarakat pun lebih diuntungkan.
Rini menyebut, negara seperti Tiongkok dan Jepang sudah punya national payment gateway sendiri. Ia pun yakin, Indonesia sangat sanggup untuk memiliki national payment gateway sendiri.
"National Payment Gateway saat ini sedang proses. Tahun depan (2018) diharapkan sudah selesai," kata dia.
Rini menyebut, saat ini tinggal finalisasi secara sistem. Nantinya national payment gateway tersebut akan menjadi kepemilikan holding, yang sahamnya dimiliki oleh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Telkom.
Direktur Utama Telkom Alex Sinaga menambahkan target national payment gateway ini bisa terlaksana pada semester pertama 2018.
"Kalau infrastruktur sudah ada link yang di-upgrade menjadi national payment gateway. Soal regulasi, ini sedang finalisasi dengan Bank Indonesia," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
