Ketua Kompartemen Ketenagakerjaan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bob Azzam mengaku takut jika muncul pungutan dana lain yang dikeluarkan secara dadakan oleh pemerintah. Karena jika iuran diberlakukan, maka secara langsung berdampak pada keuangan perusahaan karena harus menambah upah karyawan.
"Bisa jadi nanti akan ada dana-dana baru seperti dana tabungan pendidikan dan bahkan dana tabungan transportasi. Kami minta jangan ada lagi providen fund (dana masa depan) lainnya yang tiba-tiba dikeluarkan pemerintah seperti dana Tapera ini," ujar Bob, dalam Dialog Tapera di Gedung Permata Kuningan, Jalan Guntur Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (26/2/2016).
Dia mengaku, saat ini para pengusaha tengah disulitkan dari pelambatan ekonomi. Beban pengusaha menjadi tinggi karena kondisi produksi tengah melebihi jumlah permintaan atau overcapacity sehingga membuat harga produk melemah.
"Katanya Pak Presiden Jokowi mau meningkatkan daya saing perusahaan, ya sudah kami jangan diberi beban lagi. Jadi iuran Tapera ini sangat memberatkan kami sebagai pengusaha," imbuh dia.
Tokoh ketenagakerjaan Hotbonar Sinaga mengatakan, meski program Tapera memiliki niatan mulia, namun implementasi penerapannya dinilai tidak tepat karena kondisi perekonomian tengah melambat. Menurutnya, lebih baik pemerintah memaksimalkan program Jaminan Hari Tua (JHT) yang ada dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan karena saat ini dananya sudah terkumpul sebanyak Rp180 triliun.
"Kenapa tidak memaksimalkan program JHT saja, toh bisa dibuat dana perumahan. Dana itu kan bisa diputar untuk mengembangkan Tapera, jadi lebih efisien," cetus Hotbonar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
