"Kita akui bahwa banyak jembatan penyeberangan orang (JPO) yang masih kurang terjangkau bagi penyandang disabilitas. Maka itu kami ajukan dana agar bisa membangun fasilitas umum yang mendukung para disabilitas di Jakarta," ucap Kepala Bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Dishub DKI Jakarta Masdes Harofi dalam sosialisasi hak-hak disabilitas dalam pelayanan transportasi DKI Jakarta di Klub Kelapa Gading, Jalan Boulevard Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (3/12/2014).
Masdes mengungkapkan bahwa pengajuan dana tersebut untuk membangun fasilitas disabilitas seperti perbaikan enam lift yang kini sudah tak beroperasi, petugas operator setelah perbaikan lift, operasional lift, perawatan lift serta tangga luncur (ramp) yang ada di JPO agar lebih landai.
Dia menjelaskan bahwa lift untuk penyandang disabilitas ini sangat diperlukan mengingat lahan yang tersedia di Jakarta hanya sedikit. Saat ini, sebut Masdes, Jakarta hanya memiliki tujuh buah unit lift, dua lift dimiliki Dishub dan lima lainnya oleh swasta. Namun, dari ketujuh lift tersebut, hanya satu lift yang beroperasi, itu pun milik swasta.
"Dana pengajuan tadi hanya untuk enam lift, karena satu lift saat ini sudah beroperasi dan dimiliki oleh UOB yang ada di Tosari. Keenam lift tersebut tersebar, dua berada di terowongan Kota Tua, satu di Tosari, dan tiga di Sarinah," tutur dia.
Pengajuan tersebut, lanjutnya, sudah diajukan kepada Bappeda DKI Jakarta tahun ini. Dia berharap agar Bappeda segera mengetuk palu menyetujui permintaan anggaran untuk membangun fasilitas bagi penyandang disabilitas yang ada di Jakarta.
"Kami berharap tahun depan sudah bisa direalisasikan perbaikan lift dan yang lainnya sehingga penyandang disabilitas lebih dihargai dan disamakan dengan orang normal lainnya," pungkas Masdes.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
