Menurut dia, di negara-negara lain yang mewajibkan iuran dana pensiunnya tinggi, industrinya tetap memiliki daya saing. Bahkan, secara perekonomian sudah lebih maju dibandingkan Indonesia.
"Korea, yang mewajibkan iuran sembilan persen dari upah yang sudah tinggi, tetap kompetitif. Begitu banyak produk teknologi maupun pertanian yang membanjiri Indonesia," ujarnya, di Hotel Borobudur, Jalan Lapangan Banteng Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2015).
Sementara itu, Malaysia yang upahnya lebih tinggi dari upah Indonesia mewajibkan pekerja dan pengusahanya membayar iuran sebanyak 23 persen dari upah untuk hari tua pekerja, tetapi daya saing industrinya tidak kalah. Singapura yang mewajibkan iuran 30 persen dari upah untuk hari tua pekerja, juga tetap mempunyai daya saing industri dan bangsa yang tinggi.
"Korea Selatan (Korsel) telah mampu memiliki dana pensiun lebih dari Rp5.000 triliun. Padahal, jumlah penduduknya hanya sekira 50 juta. Dengan dana pensiun sebesar itu, Korsel membangun infrastruktur dan lapangan kerja baru sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekerja," jelas dia.
Dirinya menambahkan, jika jaminan pensiun Indonesia disusun dengan baik, paling tidak 20 persen kebutuhan investasi pembangunan infrastruktur Indonesia dapat dipenuhi dari pinjaman pemerintah kepada pekerjanya.
"Pemerintah tidak perlu meminjam uang banyak dari luar negeri yang akan lebih memperkaya pekerja di negeri lain. Pemerintah harus membangun potensi Dana Pensiun Publik dari pekerja Indonesia untuk membangun negeri dan hasilnya kembali untuk pekerja di Indonesia," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
