Ketua Dewan Pembina idEA Daniel Tumiwa menjelaskan sejatinya aturan-aturan yang tengah digodok pemerintah itu harus juga berlaku bagi pemain asing yang beroperasi di Indonesia, bukan hanya terhadap pemain e-commerce lokal.
"Yang harus diatur yang asing dulu karena yang lokal ini sudah jadi pahlawan dan membangun Indonesia, membuka kesempatan bekerja dan secara teratur melakukan pelaporan pajak mereka masing-masing," katanya, saat dihubungi di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Jumat, 24 Agustus 2018.
Daniel menyebut hal-hal yang ia sebutkan justru banyak tidak dilakukan oleh pemain asing yang beroperasi di Indonesia. Padahal pemain asing seperti Facebook dan Instagram telah banyak dimanfaatkan penjual daring untuk beriklan dan berpromosi sekaligus berjualan.
"Kalau Ditjen Pajak cuma mengatur yang lokal, penjual akan pindah dari Tokopedia, Bukalapak, ke asing seperti ke Facebook atau Instagram. Yang untung ya mereka, dan Ditjen Pajak akan semakin sulit lagi mengejar pajaknya," tambah dia.
Aturan perpajakan sendiri tengah digodok dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (TPMSE) atau e-commerce yang merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Roadmap E-commerce) 2017-2019.
Di sisi lain, Daniel juga mendorong pelaku usaha yang berjualan daring untuk bisa taat memenuhi kewajiban membayar pajak penghasilan. E-commerce lokal sendiri, lanjut Daniel, berisi banyak penjual dari penjuru Indonesia yang sudah seharusnya juga membayar pajak atas penghasilan yang mereka dapat dari berjualan online.
Dengan tarif pajak penghasilan final bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM) sebesar 0,5 persen atas omzet maksimal Rp 4,8 miliar per tahun, diharapkan bisa juga berlaku terhadap pelaku usaha e-commerce meski belum ada aturan pasti terkait hal itu.
"Sekarang yang jualan online sudah waktunya menjalankan kewajiban. Sekarang mudah jual baju, keripik, tinggal disisihkan penghasilan untuk bayar pajak. Kalau tidak (bayar pajak), barang yang mereka jual tidak bisa dikirim karena tidak ada jalan raya. Jadi yang merasa keberatan (bayar pajak), tidak pantas berjualan," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
