Revisi dilakukan terhadap Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.
"Minggu ini juga kita selesaikan," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution ditemui usai Munas APKINDO di Hotel Four Season, Jakarta, Senin 26 November 2018.
Sebelumnya, pemerintah telah merilis Paket Kebijakan Ekonomi XVI untuk menarik investasi asing. Pemerintah akan membuka 25 bidang usaha untuk mendapat aliran modal asing hingga 100 persen melalui revisi DNI.
Selain revisi DNI, paket kebijakan juga berisi mengenai perluasan penerima fasilitas libur pajak (tax holiday), dan pengaturan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA). Semuanya dimaksudkan untuk mengurangi defisit neraca berjalan (CAD).
Darmin menambahkan, pemerintah akan melakukan sosialisasi terkait paket kebijakan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di Solo. Setelah itu, Darmin akan mengebut penyelesaian revisi DNI.
"Kalau yang peraturan untuk Devisa Hasil Ekspor (DHE) sudah selesai, sudah kami kirim, tinggal itu (revisi DNI). Mudah-mudahan akhir minggu kita selesai," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
