Draf Revisi DNI Diserahkan ke Presiden Jokowi Pekan Ini
Menko Perekonomian Darmin Nasution - - Foto: MI/ Panca Syurkani
Jakarta: Pemerintah segera merampungkan revisi aturan Daftar Negatif Investasi (DNI). Rencananya draf tersebut diserahkan kepada Presiden Joko Widodo pada pekan ini.

Revisi dilakukan terhadap Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. 

"Minggu ini juga kita selesaikan," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution ditemui usai Munas APKINDO di Hotel Four Season, Jakarta, Senin 26 November 2018.

Sebelumnya, pemerintah telah merilis Paket Kebijakan Ekonomi XVI untuk menarik investasi asing. Pemerintah akan membuka 25 bidang usaha untuk mendapat aliran modal asing hingga 100 persen melalui revisi DNI.

Selain revisi DNI, paket kebijakan juga berisi mengenai perluasan penerima fasilitas libur pajak (tax holiday), dan pengaturan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA). Semuanya dimaksudkan untuk mengurangi defisit neraca berjalan (CAD).

Darmin menambahkan, pemerintah akan melakukan sosialisasi terkait paket kebijakan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di Solo. Setelah itu, Darmin akan mengebut penyelesaian revisi DNI.

"Kalau yang peraturan untuk Devisa Hasil Ekspor (DHE) sudah selesai, sudah kami kirim, tinggal itu (revisi DNI). Mudah-mudahan akhir minggu kita selesai," pungkasnya.





(Des)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id