Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim. (FOTO: Medcom.id/Husen Miftahudin)
Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim. (FOTO: Medcom.id/Husen Miftahudin)

Dirut Krakatau Steel: OTT KPK Bukan karena Gaji Kecil

Ekonomi krakatau steel
Suci Sedya Utami • 25 Maret 2019 07:34
Jakarta: Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Silmy Karim menegaskan penghasilan atau gaji tidak ada kaitannya dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap salah satu direksinya.
 
Silmy mengatakan terciduknya Direktur Produksi dan Riset Teknologi Krakatau Steel Wahyu Kuncoro oleh KPK bukan dikarenakan oleh faktor gaji, sehingga yang bersangkutan mencari pundi-pundi lain dan terlibat kasus dugaan suap.
 
"Sudah banyak kasus, faktor gaji enggak jadi dasar atau linier terhadap satu kejadian yang melanggar hukum," kata Silmy di kantor Krakatau Steel, Jakarta Selatan, Minggu, 24 Maret 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Kendati demikian Silmy mengatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Wisnu bukan mencerminkan aksi perusahaan. Silmy bilang hal tersebut murni perlakuan pribadi Wisnu.
 
Sebab proyek pengadaan yang disangkakan dalam kasus tersebut, kata Silmy, tidak masuk dalam daftar proyek yang sedang dikerjakan tahun ini. Apalagi Silmy mengaku dirinya dan jajaran direksi lain tidak mengenal dan tidak pernah berhubungan dengan nama-nama para pemberi suap.
 
"Tindakan yang dilakukan itu kan sifatnya individu. Dan kalau ditanya hal spesifik mengenai pendapatan, kembali lagi pada masing-masing bagaimana menjaga norma sebaik-baiknya," tegas mantan Direktur Utama PT Pindad (Persero) ini.
 
Dalam laporan di situs Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) diketahui bahwa Wisnu terakhir kali melaporkan harta yang dimiliki pada 29 Maret 2018. Saat melaporkan kekayaannya Wisnu sudah berstatus direktur di PT Krakatau Steel. Sebelumnya Wisnu adalah Dirut PT Krakatau Industrial Estate Cilegon.
 
Data LHKPN menunjukkan Wisnu memiliki harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan yang tersebar di beberapa wilayah seperti di Tangerang, Jakarta Selatan, Bandung, Kota Surakarta, hingga Kota Cilegon. Total harta tak bergeraknya senilai Rp5.505.815.001.
 
Wisnu juga memiliki harta bergerak seperti logam mulia dengan nilai jual Rp460 juta. Dia juga tercatat memiliki alat transportasi berupa mobil Toyota Kijang 2005, mobil Toyota Yaris 2013, mobil Honda Brio 2015, dan motor Honda Vario 2014. Jika ditotal seluruhnya senilai Rp296 juta.
 
Ada juga harta bergerak lainnya yang dimiliki Wisnu senilai Rp460 juta, surat berharga senilai Rp2.697.307.639, dan kas senilai Rp5.678.922.841. Sehingga apabila ditotal keseluruhan harta Wisnu mencapai Rp14.638.045.481. Dalam laporan tersebut Wisnu tercatat tidak sama sekali tidak memiliki utang.
 
KPK pun telah menetapkan Wisnu yang terjaring dalam operasi tangkap tangan pada Jumat lalu sebagai tersangka. Setelah melakukan pemeriksaan dan sebelum batas waktu 24 jam sebagaimana diatur dalam KUHAP, dilanjutkan dengan gelar perkara maka disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi memberikan dan menerima hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di PT KS di 2019.
 
Selain Wisnu, KPK menetapkan tiga orang lain sebagai tersangka, yakni Alexander Muskitta (AMU) dari unsur swasta juga sebagai penerima. Sedangkan, diduga sebagai pemberi suap, yaitu Kenneth Sutarja (KSU) dan Kurniawan Eddy Tjokro alias Yudi Tjokro (KET). Keduanya dari pihak swasta.
 
"KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan empat orang sebagai tersangka," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.
 
Adapun konstruksi perkaranya ialah berawal pada 2019, Direktorat Teknologi dan Produksi PT KS merencanakan kebutuhan barang dan peralatan masing-masing bernilai Rp24 miliar dan Rp2,4 miliar. Alexander diduga menawarkan beberapa rekanan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut kepada Wisnu dan disetujui.
 
"Alexander menyepakati commitment fee dengan rekanan yang disetujui untuk ditunjuk, yakni PT GK (PT Grand Kartech dan GT (Group Tjokro) senilai 10 persen dari nilai kontrak," tutur Saut.
 
Saat itu, diduga Alexander bertindak mawakili dan atas nama Wisnu sebagai Direktur Teknologi dan Produksi PT KS. Selanjutnya, Alexander meminta Rp50 juta kepada Kenneth dari PT GK dan Rp100 juta kepada Kurniawan dari GT. Kemudian, pada 20 Maret 2019, Alexander menerima cek Rp50 juta dari Kurniawan yang kemudian disetorkan ke rekening Alexander.
 
"Selanjutnya, Alexander juga menerima uang USD4 ribu dan Rp45 juta di sebuah kedai kopi di Jakarta Selatan dari Kenneth. Uang tersebut kemudian disetorkan ke rekening Alexander," ulas Saut.
 
Berlanjut pada 22 Maret 2019, uang sejumlah Rp20 juta diserahkan oleh Alexander kepada Wisnu di kedai kopi di daerah Bintaro dan berakhir pada OTT KPK.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif