"Kita siap kalau mau begitu (pengiriman beras sampai ke masyarakat), tapi ya kartu-kartu itu harus terjamin," ujar Direktur Utama Bulog Soetarto Alimoeso usai rapat koordinasi di Kementerian Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (19/5/2014).
Dari sisi distribusi, kata Soetarto, tidak ada permasalahan karena gudang Bulog tersebar di wilayah-wilayah. Malahan, warga yang bertempat tinggal dekat gudang Bulog bisa mendatangi langsung. Hanya, waktu pembagian Raskin harus direncanakan agar kegiatan penyaluran efektif.
Selain itu, perlu diperhatikan pula mana saja masyarakat yang memang benar-benar tidak mampu. Sebab, masih ada warga yang tidak bisa membeli beras meskipun harga Rp1600 per kilogram.
"Cuma kadang-kadang Rp1.600 saja itu ada yang tidak bisa beli. Itu tentunya pemda tahu persis ini. Di beberapa pemda tidak masalah karena pemerintahnya benar-benar care, bahkan digratiskan," kata Soetarto.
Soetarto menjelaskan, selama ini Bulog hanya menyalurkan Raskin sampai ke pemda. Lalu, dari titik distribusi hingga ke masyarakat merupakan tanggung jawab pemda. Meski begitu, ia tidak menampik masih terjadi ketidakseuaian penyaluran di lapangan. Namun, pihaknya selalu menghindari kemungkinan tersebut.
"Sebenarnya secara menyeluruh dan itu sudah lama kemungkinan terjadi itu dan kita selalu menghindari kemungkinan terjadi itu. Tapi kan kalau dari titik distribusi ke titik bagi kan tugasnya pemda. Dari situ Bulog sudah tidak berperan lagi. Bulog hanya sampai di situ," tuturnya.
Seperti diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi memaparkan adanya masalah dalam program Raskin. Dalam temuan KPK didapatkan 9 poin, antara lain harga tebus Raskin lebih mahal dari seharusnya, kualitas raskin tidak layak konsumsi, indikasi suap kepada petugas lapangan dan penggelapan uang tebus.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
