Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto : Medcom/Suci.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto : Medcom/Suci.

Omnibus Law Rampung, Jokowi Bisa Batalkan Aturan Kementerian hingga Daerah

Ekonomi joko widodo Omnibus Law
Desi Angriani • 11 November 2019 21:21
Jakarta: Presiden Joko Widodo akan memiliki kewenangan tambahan setelah beleid omnibus law diterbitkan. Jokowi bisa membatalkan aturan setingkat peraturan presiden, kementerian, hingga pemerintah daerah.
 
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan konsep omnibus law memberikan wewenang tambahan bagi kepala negara lantaran beberapa undang-undang diamandemen menjadi satu.
 
"Tentunya Bapak Presiden mempunyai kewenangan untuk meng-over rule (membatalkan) baik itu dalam bentuk peraturan presiden, terkait keputusan yang diambil oleh kementerian atau pemerintah provinsi maupun di bawahnya," katanya di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 11 November 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Di sisi lain, omnibus law akan mengatur UU Cipta Lapangan Kerja dalam basis perdata. Pemerintah tidak akan menggeser paradigma ekosistem investasi itu menjadi berbasis pidana.
 
"Karena itu pengenaan sanksinya akan terus didorong terkait perdata," ungkap dia.
 
Dalam omnibus law tersebut, lanjutnya, juga diberikan kemudahan pengadaan lahan, terutama terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) atau program pemerintah lainnya. Untuk proyek strategis tersebut, pemerintah dapat ikut serta dalam pembebasan lahan sekaligus menyediakan perizinan.
 
"Jadi UKM yang nggak ada risiko maka rezimnya cukup pendaftaran saja. Tidak perlu izin macam-macam tapi semakin tinggi risikonya maka akan berbasis pada standar-standar," pungkas dia.
 
Pemerintah menargetkan omnibus law masuk ke dalam Prolegnas 2020. Draft dan naskah akademik UU Cipta Lapangan Kerja ditargetkan ramoung Desember nanti.
 
Usulan mengenai UU Cipta Lapangan Kerja disampaikan Jokowi dalam pidato pelantikan presiden dan Wakil Presiden, Minggu 20 Oktober lalu.
 
Pembentukan UU Cipta Lapangan Kerja akan berbarengan dengan pembentukan UU Pemberdayaan UMKM. Dua regulasi tersebut akan menggunakan konsep Omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus mengamandemen puluhan UU.
 
"Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan 2 undang-undang besar. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja," ujar Jokowi.
 

(SAW)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif