Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan dirinya akan kembali bertemu dengan menteri-menteri perdagangan dari 15 negara anggota RCEP. Pertemuan rencananya berlangsung di Bangkok, Thailand, pada 5-11 September 2019 untuk menyelesaikan kesepakatan kolaborasi dagang tersebut.
"Diharapkan, secara substansi RCEP sudah rampung dan bisa ditandatangani pada November. Semua kepala negara dari anggota ini sudah sepakat menyelesaikan tahun ini," ujar Enggartiasto usai menghadiri acara di Hotel Double Tree, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu, 4 September 2019.
Selama ini, perundingan RCEP terbilang cukup alot karena melibatkan begitu banyak negara. Setiap peserta harus bisa mengambil manfaat dari perjanjian itu, tetapi mereka juga harus memberikan ruang bagi negara-negara lain untuk mengambil keuntungan.
RI menginginkan pakta regional terbesar itu memberi manfaat maksimal bagi masyarakat. Tentu saja Indonesia juga harus memberikan keuntungan bagi negara-negara lain dengan mengedepankan win-win solution supaya tercipta keadilan bagi seluruh pihak.
"Kalau kita minta zero tarif untuk komoditas unggulan, itu pasti memberi dampak pada ekonomi negara mitra kita. Untuk mengompensasi itu, kita harus berikan zero tarif juga untuk produk tertentu mereka, kita semua sama-sama berhitung," paparnya.
Lebih lanjut, kata Enggar, teknis untuk menyepakati hingga implemetasi perundingan RCEP bukan perkara yang mudah. Meski demikian tim Kemendag terus bekerja siang malam agar harapan besar peningkatan ekspor dan investasi Indonesia bisa tercapai.
"Services-nya apa, sampai mana dibukanya, sampai angka berapa, itu semua harus dinegosiasikan bukan sekedar tanda tangan dan harus detil satu persatu," tuturnya.
RCEP merupakan pakta regional terbesar di dunia yang mencakup 47,4 persen populasi dunia, 32,2 persen perekonomian global, 29,1 persen perdagangan global dan 32,5 persen arus investasi dunia.
RCEP tidak hanya menguntungkan bagi kawasan, tetapi juga bagi dunia internasional. RCEP juga akan menjadi peluang bagi pertumbuhan ekonomi bagi seluruh anggota yang masih memiliki perbedaan perkembangan ekonomi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
