"Memang untuk beberapa posisi akan digantikan mesin, tapi akan ada posisi baru seperti software engineer. Dulu kan posisi itu tidak ada," ujar Ketua Umum PII Heru Dewanto di kantor Media Group, Jakarta, Selasa, 20 Agustus 2019.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Komite Kerja Sama Antar Lembaga dan Kementerian PII mengatakan keberadaan insinyur akan tetap dibutuhkan untuk mendorong perekonomian nasional, serta membantu Indonesia keluar dari middle income trap.
"Untuk mencapai USD12 ribu per kapita agar kita keluar dari jebakan middle income trap, dibutuhkan insinyur berkiprah," ujar dia.
Untuk itu, Persatuan Insinyur Indonesia (PII) akan menyempurnakan database tekait jumlah dan kompetensi insinyur guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Database yang diproyeksikan sempurna pada 2020 ini nantinya tidak hanya berisi data lebih dari satu juta insinyur profesional di Indonesia, tetapi juga memuat klasifikasi standar kompetensi, sertifikasi, dan registrasi yang tidak hanya berlaku di Indonesia, tetapi juga di kawasan Asean dan seluruh negara Asia-Pasifik.
"IABEE PII telah mengakreditasi 35 program studi di berbagai perguruan tinggi seluruh Indonesia, yang berarti lulusan program studi teknik tersebut diakui setara dengan lulusan 20 negara yang tergabung dalam Washington Accord," terang Heru.
Tak hanya itu, tidak hanya lulusan sarjana teknik yang berhak menyandang gelar insinyur, tetapi lulusan diploma keteknikan D3 dan D4 berhak menyandang gelar insinyur setelah memperoleh sertifikasi dan registrasi dari Insinyur Profesional (IP) dengan jenjang IP Pratama, Madya, dan Utama.
"Gelar ini adalah apresiasi untuk putra-putri Indonesia yang dibesarkan melalui pendidikan vokasi agar memiliki kesempatan dan pengakuan sama dalam pekerjaan keinsinyuran," pungkas Heru.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
