Kemenaker berharap LSP bisa menjadi salah satu bagian dari upaya pemerintah bersama swasta dalam menyediakan pekerjaan yang layak (decent work) bagi warga negaranya. (Foto: Dok. Kemenaker)
Kemenaker berharap LSP bisa menjadi salah satu bagian dari upaya pemerintah bersama swasta dalam menyediakan pekerjaan yang layak (decent work) bagi warga negaranya. (Foto: Dok. Kemenaker)

Sertifikasi Kompetensi, Jaminan Kualitas Pekerja Indonesia

Ekonomi berita kemenaker
Gervin Nathaniel Purba • 09 Juli 2019 23:01
Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengapresiasi penyerahan lisensi oleh Badan Nasional Seritfikasi Profesi (BNSP) kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Kaigo License Center (KLC) OSS, sebagai LSP P1 lembaga pelatihan kerja PT OS Selnajaya Indonesia (OSS).
 
Penyerahan lisensi kompetensi kerja tersebut merupakan wujud kesadaran pentingnya pengakuan kualitas pekerja, khususnya kompetensi teknis sesuai kebutuhan industri.
 
Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas) Kemenaker Bambang Satrio Lelono mengatakan pengakuan kualitas SDM tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah yang fokus pada pengembangan SDM, khususnya periode 2019-2024, dengan melibatkan semua potensi, termasuk swasta.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Keberadaan LSP diharapkan bisa menjadi salah satu bagian dari upaya pemerintah bersama swasta dalam menyediakan pekerjaan yang layak (decent work) bagi warga negaranya," kata Bambang, di Jakarta, Selasa, 9 Juli 2019.
 
Bambang mengakui kompetensi seseorang dalam skema sertifikasi kompetensi yang tercermin dari tiga dimensi dasar yaitu pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku, diharapkan dapat menghadirkan manfaat strategis berupa meningkatnya daya saing bangsa (national competitiveness).
 
"Hadirnya LSP ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas sertifikasi kompetensi, khususnya untuk pengasuh yang sesuai dengan kebutuhan industri di Jepang. Kontribusi OSS semakin besar terhadap pemasalahan ketenagakerjaan di Indonesia,” katanya.
 
Ketua Dewan Pengarah LSP KLC OSS Abdul Wahab Bangkona berharap dikeluarkannya lisensi LSP KLC OSS, dapat menjembatani pertukaran informasi dan harmonisasi sertifikasi kompetensi di Indonesia dan Jepang.
 
"Mengingat fungsi dan peran penting tersebut, kami harapkan kerjasama dan dukungan terus menerus dari berbagai pihak agar LSP KLC OSS dapat berjalan dan berfungsi sebagaimana mestinya, " katanya.
 
Kedutaan Besar Jepang di Jakarta, yang diwakili oleh Kazushige Ashida mengatakan saat ini Jepang menghadapi permasalahan serius mengenai penuaan penduduk dan berkurangnya anak-anak. Karena itu, semua industri perhatian utamanya tertuju pada tenaga pengasuh. Di sisi lain, Indonesia mempunyai bonus demografi.
 
"Perlu diantisipasi dalam beberapa puluh tahun ke depan, bagaimana jika Indonesia juga menghadapi masalah penuaan penduduk yang sama seperti Jepang saat ini, " ujarnya
 
Jepang melalui program EPA telah melakukan penerimaan pekerja pengasuh dari Indonesia sekitar 1.500 orang hingga 2017. Sejak November 2017, telah diberlakukan juga sistem pemagangan teknik untuk bidang caregiver (pengasuh).
 

(ROS)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif