Ilustrasi Pelabuhan Marunda. (Foto: Marunda Center Terminal)
Ilustrasi Pelabuhan Marunda. (Foto: Marunda Center Terminal)

Negara Merugi Jika Operasional Pelabuhan Marunda Berhenti

Ekonomi Pelabuhan Marunda
Husen Miftahudin • 11 Juli 2019 19:44
Jakarta: Anggota Komisi V DPR Yoseph Umar Hadi berharap pembangunan Pelabuhan Marunda, Jakarta Utara, terus berlanjut demi menghindari kerugian negara. Pelabuhan Marunda merupakan bagian dari proyek strategis yang harus berlanjut dan didukung pemerintah.
 
"Karena semakin padatnya Tanjung Priok, sehingga negara melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengusulkan untuk dibangun Pelabuhan Marunda," ujar Yoseph dalam keterangannya, Jakarta, Kamis, 11 Juli 2019.
 
Soal konflik internal pemegang saham antara PT Kawasan Berikat Nasional (KBN) dan PT Karya Citra Nusantara (KCN), Yoseph berharap permasalahan tersebut tak berlarut. Ia meminta kedua belah pihak menyelesaikan konflik secara baik agar tidak terjadi kerugian.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Saya kira harus diambil kebijakan yang lebih tinggi untuk menyelesaikan sengketa ini karena kalau dibilang rugi, negara juga rugi. Potensial lost-nya cukup besar, seharusnya sudah menghasilkan keuntungan, tapi sekarang kan belum," ketusnya.
 
Yoseph menilai tak ada salahnya jika Kementerian BUMN ikut campur tangan mengatasi persoalan antara perusahaan pelat merah dan swasta tersebut.
 
"Saya kira untuk kepentingan yang lebih besar, kita tetap menghormati hukum tapi penyelesaian secara musyawarah perlu dilakukan. Perlu menjadi perhatian pemegang saham, jangan biarkan terlalu berlarut-larut," ujar dia.
 
Pelabuhan Marunda dioperasikan PT KCN yang merupakan perusahaan patungan dari PT KBN, dan PT Karya Tekhnik Utama (KTU). Pembangunan Pelabuhan Marunda kini menuai polemik berlarut-larut seiring adanya konflik internal terkait kepemilikan saham.
 
Awalnya, KTU dan KBN bersepakat membentuk anak perusahaan dengan restu Kementerian BUMN dan Gubernur DKI Jakarta dengan komposisi saham KBN 15 persen berupa goodwill yang tidak akan terdelusi dan KTU 85 persen. Proyek pembangunan infrastruktur tol laut KCN dari awal disepakati Non APBN/APBD.
 
Seiring berjalannya waktu, KBN meminta revisi komposisi saham yang akhirnya disepakati menjadi 50:50. Namun KBN tak mampu menyetor modal hingga batas waktu yang ditentukan karena ternyata tidak diizinkan oleh Kementerian BUMN dan Pemda DKI Jakarta sebagai pemilik saham KBN.
 
Kejadian setelahnya, KBN malah tetap menganggap memiliki saham 50 persen di KCN. Tak hanya itu, KBN juga mengirimkan surat penghentian pembangunan Pelabuhan Marunda kepada KCN dan berlanjut pada gugatan perdata ke pengadilan untuk membatalkan konsesi.
 

(AZF)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif