Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki

Usaha Mikro Bisa Terdampak Pencabutan Subsidi LPG 3 Kg

Ekonomi gas elpiji kementerian koperasi dan ukm
Ilham wibowo • 17 Januari 2020 16:16
Jakarta: Kebijakan distribusi subsidi tertutup untuk LPG 3 kilogram (kg) yang rencananya akan diberlakukan oleh pemerintah di pertengahan 2020 dinilai akan berdampak langsung terutama pada pelaku usaha mikro. Mereka bakal menanggung kenaikan harga gas dari semula kisaran Rp18 ribu sampai Rp21 ribu menjadi Rp35 ribu per tabung.
 
"Tentu (ada dampak) kalau subsidi dicabut harga gas akan naik," kata Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Menkop UMKM) Teten Masduki ditemui di kantor KUMKM, Jakarta Selatan, Jumat, 17 Januari 2020.
 
Teten mengatakan ada jutaan masyarakat di Indonesia yang bergerak di sektor usaha mikro. Secara jumlah unit, struktur UMKM memiliki pangsa sekitar 98,6 persen atau sekitar 62.9 juta unit dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Data 2017 melaporkan, usaha mikro menyerap sekitar 107,2 juta tenaga kerja (89,2 persen), usaha kecil 5,7 juta (4,74 persen), dan usaha menengah 3,73 juta (3,11 persen); sementara usaha besar menyerap sekitar 3,58 juta jiwa. Secara gabungan UMKM menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja nasional.
 
"Sektor mikro ini saya lihat lebih banyak kegiatan usaha untuk survival atau ekonomi untuk bertahan hidup, misalnya warung, pedagang keliling, kerajinan dan lain lain," papar Teten.
 
Ia memahami kebijakan pada gas melon untuk pengendalian subsidi agar lebih tepat sasaran ini perlu dilakukan. LPG 3 kg merupakan salah satu komponen subsidi terbesar yang mengandalkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
 
"Saya memahami rencana pencabutan subsidi gas melon, karena memang kebanyakan tidak tepat sasaran. Saya kira itu uang triliunan rupiah disubsidi untuk gas itu, tapi banyak penyimpangan," ujarnya.
 
Langkah kedepan, Teten bakal mengupayakan implemetasi kebijakan tersebut bisa sejalan dengan stabilitas usaha mikro. Ia juga bakal mengupayakan pendampingan khusus agar dampak negatai pada usaha mikro bisa ditekan.
 
"Kami akan dekati secara khusus yang penting mereka bisa survive, bisa berjualan, tidak mati usahanya dan modalnya ada," ujarnya.
 
Dalam skema pembiayaan usaha mikro, kata Teten, pihaknya telah mendapatkan restu Presiden Joko Widodo untuk dimasukan dalam Permodalan Nasional Madani (PNM). Beberapa program yang bisa dimanfaatkan yakni pembiayaan Ultra Mikro (Umi), Unit Layanan Modal Mikro (Ulamm) dan Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar).
 
"Sebagain kecil dari mikro ini ada yang bisa ditumbuh kembangkan menjadi UKM. Kami akan dampingi secara khusus. Kalau mikro katagori survival itu lebih kepada pembiayaan modal kerja, supaya mereka terus berusaha membiayai keluarganya. Mereka (mikro) itu tidak ada keinginan tumbuh dan tidak ada potensi tumbuh," ucapnya.
 

 

(DEV)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif