Deputi Bidang Statistik Sosial Margo Yuwono mengatakan Papua Barat berada pada angka 58,29 atau indeksnya lebih kecil dari 60.
"Terdapat satu provinsi yang masuk kategori buruk yaitu Papua Barat, sementara 28 provinsi lainnya berada pada tingkat sedang," ujarnya di Gedung BPS, Pasar Baru, Jakarta, Senin, 29 Juli 2019.
Margo mengungkapkan tiga indikator yang menyebabkan tingkat demokrasi di Papua Barat terendah dibandingkan 33 provisi lainnya, yakni ancaman penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat seperti penggunaan sistem noken dalam pesta demokrasi.
Selanjutnya, ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat. Terakhir, indikator Perda yang merupakan inisiatif DPRD.
"Dari delapan indikator, tiga di antaranya paling dominan yang menyebabkan tingkat demokrasi di Papua Barat buruk," tuturnya.
Sebaliknya Provinsi DKI Jakarta berhasil mempertahankan posisi pada peringkat pertama dengan nilai IDI sebesar 85,08, diikuti oleh Provinsi Bali dengan nilai IDI sebesar 82,37.
Posisi ketiga dan keempat adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Utara dengan nilai IDI masing-masing sebesar 82,32 dan 81,07. Posisi kelima ditempati oleh Provinsi DI Yogyakarta dengan capaian IDI sebesar 80,82, setelah tahun sebelumnya Provinsi DI Yogyakarta berada pada posisi kedua.
Dibandingkan dengan capaian IDI 2017, terdapat 20 provinsi yang mengalami peningkatan dan 14 provinsi mengalami penurunan angka IDI di 2018.
"Dua provinsi dengan peningkatan IDI terbesar terjadi di Provinsi Aceh dan Nusa Tenggara Timur, masingmasing meningkat sebesar 9,04 poin dan 6,82 poin," kata Suhariyanto.
Sementara, dua provinsi yang mengalami penurunan IDI terbesar terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Jambi, masing-masing menurun sebesar 6,68 poin dan 5,41 poin.
Deputi I Bidkor Politik Dalam Negeri Mayjen TNI Wawan Kustiawan menambahkan sistem noken di wilayah Papua dan Papua Barat sulit dihilangkan meski Indonesia menjalankan pemilu.
Karena itu, pemerintah mendorong peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk periode 2020-2024 agar tingkat demokrasi di ujung timur Indonesia semakin membaik.
"Sistem noken sulit untuk digantikan dengan sekarang, kebijakan kami, Papua menjadi prioritas dalam pelaksanaan kebijakan ke depan," katanya.
Adapun Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2018 tercatat membaik dibandingkan tahun sebelumnya. Tingkat demokrasi Indonesia meningkat 0,28 poin dari 72,11 menjadi 72,39 dalam skala 0 sampai 100.
Capaian kinerja Indonesia tersebut masih berada dalam kategori sedang. Tingkat capaian itu diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy).
IDI juga melihat perkembangan demokrasi dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, lembaga peradilan dan penegak hukum.
Metodologi penghitungan IDI menggunakan empat sumber daya, yakni review surat kabar lokal, review dokumen Perda, Pergub dan lain-lain, focus group discussion (FGD), dan wawancara mendalam.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
