NEWSTICKER
Pedagang menunjukkan kantong plastik di Pasar Senen, Jakarta. Foto: Antara/Nova Wahyudi.
Pedagang menunjukkan kantong plastik di Pasar Senen, Jakarta. Foto: Antara/Nova Wahyudi.

Cukai Plastik hingga Minuman Demi Penuhi Target Penerimaan Pajak

Ekonomi pajak Cukai Plastik
Desi Angriani • 20 Februari 2020 20:53
Jakarta: Pemerintah berencana memungut cukai pada produk minuman berpemanis, plastik, hingga kendaraan bermotor berdasarkan emisi karbondioksida. Kebijakan tersebut dinilai sebagai upaya pemerintah dalam memenuhi target penerimaan pajak tahun ini.
 
Wakil Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menyebut ekstensifikasi penerimaan pajak melalui cukai tersebut bertepatan dengan RUU Omnibus Law Perpajakan yang berisiko menggerus penerimaan negara.
 
Dalam rancangan aturannya, terdapat berbagai ketentuan baru khususnya mengenai tarif pajak yang lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Apalagi tahun lalu penerimaan pajak hanya tumbuh 1,4 persen dengan shortfall sebesar Rp245,5 triliun.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kebijakannya sekarang mau diwujudkan dalam ekstensifikasi cukai dan itu bertepatan dengan penerimaan negara yang turun," kata Eko saat dihubungi Medcom.id di Jakarta, Kamis, 20 Februari 2020.
 
Eko memandang kebijakan itu tak semata upaya pemerintah menambal penerimaan negara dengan potensi Rp23,55 triliun. Namun, cukai memiliki peranan yang lebih penting, yakni sebagai regulator yang mengendalikan, mengawasi, sekaligus membatasi suatu produk. Misalnya, pungutan cukai atas minuman mengandung gula dan berkarbonasi dapat menekan angka diabetes dan obesitas.
 
"Yang disasar produk yang sifatnya punya risiko kesehatan kayak diabetes dari minuman kemasan berpemanis. Dan itu bagian penyakit yang risikonya cukup tinggi di Indonesia," ungkap dia.
 
Namun demikian, pemerintah perlu merangkul dunia usaha dalam mensosialisasikan kebijakan tersebut. Sebab, wacana pemungutan cukai pada produk minuman berpemanis sudah sempat ditolak pengusaha di industri makanan dan minuman layaknya pengenaan cukai plastik.
 
"Harus ada tahap-tahap didiskusikan dan disosialisaikan dengan pengusaha," tambah dia.
 
Adapun pungutan cukai diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan.
 
Karakteristik barang yang dikenakan cukai meliputi barang-barang yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan hidup, dan pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.
 
Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya mengajukan tarif cukai Rp1.500-Rp 2.500 per liter untuk minuman teh kemasan hingga minuman bersoda. Besar tarif itu akan didasari oleh kandungan gula dalam minuman kemasan tersebut. Semakin tinggi kandungan pemanis dalam minuman, makan tarif yang dikenakan bakal semakin tinggi.
 
Sementara itu, cukai kendaraan bermotor yang menghasilkan emisi karbondioksida dikecualikan pada kendaraan yang tak menggunakan bahan bakar minyak, kendaraan pemerintah, kendaraan khusus seperti ambulans, dan kendaraan yang akan diekspor. Tarifnya akan spesifik berdasarkan emisi karbondioksida yang dihasilkan dan aspek keseimbangan dan keadilan.
 
Selain minuman kemasan dan kendaraan bermotor, pemerintah juga mengusulkan pengenaan cukai plastik sebesar Rp30 ribu per kilogram (kg) atau Rp200 per lembar. Pengenaan cukai ini akan membuat harga kantong plastik ini akan menjadi Rp450 hingga Rp500 per lembarnya.
 

(DEV)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif