NEWSTICKER
Menteri BUMN Erick Thohir. Foto: Medcom/Suci Sedya Utami.
Menteri BUMN Erick Thohir. Foto: Medcom/Suci Sedya Utami.

Politisi Jadi Komisaris BUMN Tidak Salahi Aturan

Ekonomi bumn kementerian bumn Pergantian Direksi BUMN
Suci Sedya Utami • 21 Februari 2020 20:24
Jakarta: Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir angkat bicara dengan pertanyaaan publik terkait langkah dirinya yang menunjuk politisi untuk duduk di kursi komisaris perusahaan pelat merah.
 
Erick mengatakan langkah tersebut tidak menyalahi aturan dan diperbolehkan. Ia bilang politikus yang masuk dalam jajaran pengawas perusahaan BUMN tidak masuk dalam jajaran strategis di partai, contohnya politisi PDI-Perjuangan Arif Budimanta.
 
"Masalah figur-figur yang masuk di jajaran komisaris saya rasa semua ada alasan dan background-nya yang dipastikan tidak menyalahi aturan. Misalnya Pak Arif Budimanta dia enggak masuk DPP PDI-P dan dia bekerja bantu kita," kata Erick di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Jumat, 21 Februari 2020.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Erick mengatakan yang tidak diperbolehkan atau melanggar ketentuan yakni apabila orang tersebut menjabat di DPP suatu partai politik. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor 2 Tahun 2005.
 
Lebih lanjut dia mengatakan yang terpenting dirinya juga menempatan sosok-sosok profesional dan ahli dalam bidangnya di jajaran komisaris. Misalnya saja mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chandra Hamzah sebagai Komisaris Utama BTN, mantan Menteri Keuangan M Chatib Basri sebagai Komisaris Utama Bank Mandiri, serta mantan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo sebagai Komisaris Utama BNI.
 
Para profesional tersebut dipercaya untuk memacu perusahaan BUMN yang diawasinya dalam mencapai key performance indicator (KPI) yang telah ditetapkan.
 
"Di sisi lain banyak figur yang support bersih-bersih BUMN," jelas dia.
 
Arif Budimanta diketahui diangkat menjadi komisaris independen Bank Mandiri pada Rabu, 19 Februari 2020. Arif memiliki jabatan terakhir sebagai staf di lingkaran Presiden Joko Widodo.
 
Sebelumnya Arif pernah menjabat Ketua DPP PDI-Perjuangan periode 2005-2010. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi PDI-Perjuangan di MPR RI 2009-2013. Kemudian, Arif juga aktif sebagai Direktur Eksekutif the Megawati Institute.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif