Nasabah Jiwasraya di Kantor Kementerian Keuangan - - Foto: Medcom.id/ Eko Nordiansyah
Nasabah Jiwasraya di Kantor Kementerian Keuangan - - Foto: Medcom.id/ Eko Nordiansyah

Korban Jiwasraya Mengadu ke Sri Mulyani

Ekonomi kementerian keuangan Jiwasraya
Eko Nordiansyah • 06 Februari 2020 11:48
Jakarta: Puluhan nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mendatangi kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Mereka meminta kejelasan nasib kepada pucuk pimpinan Sri Mulyani Indrawati.
 
Salah seorang nasabah Jiwasraya, Ida Tumota mengatakan Kementerian Keuangan selaku bendahara negara wajib bertanggung jawab untuk mengembalikan dana nasabah. Kasus tersebut muncul ketika klaim mereka ditolak oleh Jiwasraya.
 
"Kunjungan kami semata-mata untuk menuntut, menuntut pertanggungjawaban negara, dan menggunakan hak kami yamg dimiliki masing-masing pemegang polis," katanya di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis, 6 Februari 2020.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Para nasabah menuntut petinggi di Kementerian Keuangan seperti Menkeu, Wamenkeu, dan Direktur Jenderal bisa menemui mereka. Namun karena kesibukan para jajaran tersebut, mereka akhirnya diterima oleh Kepala Bidang program dan Administrasi Menteri Kementerian Keuangan Darmawan.
 
"Kami hanya memberikan surat pernyataan tolong dibayar uang kami yang sudah dijanjikan. Tapi pas kami minta pas batas waktunya dengan enteng cuma dijawab 'maaf Asuransi Jiwasraya gagal berinvestasi sehingga keuangan kami ditunda', bayarnya kapan, tidak jelas!" tegas Ida.
 
Ia mengungkapkan Jiwasraya gagal membayarkan polis nasabah mulai 2018 lalu. Setelah lebih dari satu tahun, nasib nasabah masih tak kunjung menemui kejelasan. Mereka hanya berharap uang yang mereka investasikan bisa segera dikembalikan.
 
"Sekali lagi saya katakan, (pengembalian dana nasabah) tidak jelas! Ini sudah lewat satu tahun dan belum dibayar! Dan kami mohon sekali lagi, Bu Menteri Keuangan tolong hadapi kami. Terima kasih," pungkasnya.
 
Jiwasraya diketahui melakukan rekayasa laporan keuangan sejak 2006 demi memperoleh izin penjualan produk JS Saving Plan. Asuransi pelat merah itu banyak menempatkan 95 persen dana investasi di saham-saham gorengan.
 
Berdasarkan dugaan awal, total dana yang diinvestasikan di saham sampah tersebut mencapai Rp5,7 triliun atau 22,4 persen dari total investasi Jiwasraya.
 
Tidak hanya itu, 98 persen dari dana investasi di reksa dana atau senilai Rp14,9 triliun dititipkan pengelolaannya kepada perusahaan-perusahaan manajer investasi dengan kinerja buruk.
 
Hingga Agustus 2019, Jiwasraya menanggung potensi kerugian negara sebesar Rp13,7 triliun. Jiwasraya membutuhkan dana Rp32,89 triliun agar bisa mencapai rasio Risk Based Capital (RBC) minimal 120 persen.
 
Dalam pengusutan kasus Jiwasraya, Kejagung akhirnya menetapkan lima orang tersangka kasus dugaan korupsi di PT Jiwasraya.
 
Kelima orang tersebut yakni mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya, Hendrisman Rahim; mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Jiwasraya, Syahmirwan; mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya; Hary Prasetyo, Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM), Heru Hidayat; dan Komisaris PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro.
 
Mereka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kelimanya juga terbukti bersalah melanggar Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 

(Des)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif