"Kita akan mengambil langkah-langkah yang lebih keras. Kita sudah enggak punya pilihan sekarang," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat, 15 Maret 2019.
Darmin menyebut pemerintah sudah melakukan perundingan dengan Uni Eropa agar produk CPO tidak dilarang masuk ke Benua Biru. Bahkan Indonesia juga mengajak Malaysia, selaku produsen terbesar CPO, untuk menghadapi kasus penolakan ini oleh Uni Eropa.
"Kita sudah mencoba berunding, menjelaskan, lobi, tapi kelihatannya ini mereka jalan saja terus. Enggak apa-apa kita juga mengambil langkah yang baru saja," jelas dia.
Meski begitu, pemerintah masih belum bisa membawa masalah diskriminasi produk CPO di Uni Eropa ini ke WTO. Apalagi rencana Uni Eropa masih dalam tahap pembahasan di komisi, belum sampai ke tingkat parlemen, dan ke tingkat dewan yang lebih tinggi.
"Bagaimana menggugat orang itu baru maksud saja kok. Nah mesti kita mempelajari apakah dengan komisi walaupun belum disahkan di parlemen, itu sudah bisa belum, sudah cocok belum waktunya dibawa ke WTO," ungkapnya.
Komisi Uni Eropa sebelumnya mencoret kelapa sawit sebagai bahan baku biofuel. Dalam keputusan tersebut, kelapa sawit dianggap sebagai komoditas yang menyebabkan deforestasi atau kerusakan hutan. Hal ini tertuang dalam gagasan Renewable Energy Directive (RED) II oleh Uni Eropa sejak November 2018.
Jika disahkan, kebijakan tersebut bakal memberi dampak signifikan pada ekspor sawit Indonesia ke Eropa. Sebab, Uni Eropa tak hanya melarang peredaran minyak sawit mentah dan biodiesel tapi juga seluruh produk turunan yang menggunakan minyak sawit mentah.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor biodiesel Indonesia ke Uni Eropa turun sebesar 42,84 persen dari USD649 juta pada 2013 menjadi USD150 juta pada 2016. Pada 2017 ekspor biodiesel tercatat 164 ribu kiloliter dan mengalami peningkatan pada 2018 menjadi sekitar 1,56 juta kiloliter, naik sebanyak 851 persen.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
