Ilustrasi BBM solar. FOTO: dok MI.
Ilustrasi BBM solar. FOTO: dok MI.

1.600 Kecamatan di Indonesia Tak Punya Penyalur BBM

Ekonomi bbm bph migas
Suci Sedya Utami • 12 Februari 2020 15:19
Jakarta: Badan Pengatur Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyatakan masih banyak wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang belum memiliki penyalur bahan bakar minyak (BBM) terutama dalam mendorong kebijakan satu harga.
 
Kepala BPH Migas M Fanshurullah Asa menyebutkan dari data yang dikonsolidasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengatakan sebanyak 2.352 kecamatan di Tanah Air, 1.600 kecamatan belum terdapat penyalur BBM. Artinya tidak ada penyalur bensin bahkan setingkat pombensin mini hingga penyalur eceran.
 
"Ini baru kecamatan, belum lagi masuk ke desa. Jadi masih banyak wilayah 3T yang belum ada penyalur semacam pertashop (kios Pertamina)," kata pria yang akrab disapa Ifan ini dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 12 Februari 2020.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Rencananya dari 2029-2024 akan dibangun 330 lembaga penyalur. Artinya masih akan ada 1.270 kecamatan lagi yang butuh lembaga penyalur.
 
Ifan menjelaskan solusi untuk wilayah 3T yang belum terdapat penyalur yakni dibangun satu stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) mini di setiap kecamatan. Hitung-hitungan BPH Migas butuh investasi Rp190 miliar untuk membangun lembaga penyalur di 1.270 kecamatan, dengan asumsi pembangunan satu lembaga penyalur butuh investasi Rp150 juta.
 
Investasi tersebut tentunya bisa diusahakan oleh masing-masing pemerintah daerah (Pemda) di masing-masing wilayah tentunya bisa dikerjasamakan dengan PT Pertamina (Persero).
 
"Jadi silakan Pemda bekerjasama dengan undang BPH dan Pertamina kita cari lokasinya, bisa diterapkan lokasi sub-penyalur tadi, SPBU terdekat diangkutlah ke penyalur, dan biaya angkut nya ditetapkan oleh Pemda setempat ini solusinya," jelas Ifan.
 
Dalam kesempatan yang sama, Direktur BBM BPH Migas Patuan Alfon Simanjuntak mengatakan sampai saat ini memang belum ada regulasi yang mengatur terkait tentang pembentukan SPBU mini. Komisi VII pun mendorong agar terbitnya regulasi tersebut.
 
"Lagi di susun, sedang didiskusikan tentunya dengan melakukan public hearing dan lain-lain, supaya nantinya di daerah-daerah dapat terbentuk penyalur, tersedianya penyalur di daerah yang belum terbentuk market," jelas Alfon.
 

(DEV)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif