Kemendag Diminta Hati-hati Menerapkan Aturan Transportasi Ekspor. Foto: Suci Sedya Utami
Kemendag Diminta Hati-hati Menerapkan Aturan Transportasi Ekspor. Foto: Suci Sedya Utami

Kemendag Diminta Hati-hati Menerapkan Aturan Transportasi Ekspor

Ekonomi kementerian perdagangan
Husen Miftahudin • 10 Februari 2020 19:14
Jakarta: Pengamat Alpha Research Database Indonesia Ferdy Hasiman meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) memikirkan secara matang dalam menerapkan ketentuan penggunaan angkutan laut nasional dan asuransi untuk ekspor impor barang tertentu.
 
Pernyataan Ferdy itu terkait dengan rencana Kemendag menerbitkan aturan baru perubahan Permendag Nomor 82 Tahun 2017. Aturan baru itu rencananya mulai berlaku pada Mei 2020. Adapun sektor yang mengalami kewajiban tersebut adalah batu bara, minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO), dan impor beras.
 
Kemendag saat ini masih mengebut aturan baru tersebut. Dalam draft Permendag itu disebutkan, eksportir wajib mengekspor batu bara atau CPO dengan menggunakan Angkutan Laut Nasional dan Asuransi Nasional (pasal 2 ayat (1)).
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ferdy berpendapat, aturan tersebut akan berdampak pada industri batu bara dan sawit, tentunya juga berimbas terhadap ekonomi Indonesia. Apalagi, saat ini kondisi ekonomi global masih dalam kondisi ketidakpastian.
 
"Persoalannya jumlah kapal domestik mengangkut batu bara yang berbendera Indonesia sangat sedikit, sementara jumlah produsen batu bara dalam negeri sangat banyak," ujar Ferdy dalam keterangannya di Jakarta, Senin, 10 Februari 2020.
 
Ia menambahkan, dalam perdagangan internasional importir batu bara menuntut kepastian pasokan. "Jika menggunakan kapal domestik, namun waktu pengiriman tidak tepat waktu. Ini tentu akan membuat 'buyer' ragu dan akan beralih membeli batu bara dari negara lain di luar Indonesia," ungkapnya.
 
Rencana Kemendag menerapkan kebijakan penggunaan kapal nasional dalam kegiatan ekspor juga sempat menuai protes dari asosiasi pemilik kapal negara asing. International Chamber of Shipping (ICS) misalnya, dalam suratnya pada Februari 2018 menyatakan rencana kebijakan tersebut tidak sesuai dengan prinsip perdagangan bebas.
 
ICS menyatakan kebijakan yang mengharuskan perusahaan asing bekerja sama dengan pemilik kapal nasional dalam urusan ekspor impor juga menunjukkan iklim kompetisi yang tidak sehat. Dalam sejumlah kesempatan, beberapa importir batu bara Indonesia juga menyebutkan peraturan ini berpotensi menganggu kelancaran pasokan batu bara, menimbulkan tambahan biaya, hingga kemungkinan importir batu bara mengalihkan sumber pasokannya dari Indonesia ke negara lain.
 
Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia mengatakan pihaknya telah menyampaikan secara resmi mengenai permasalahan ini kepada Kemendag agar rancangan beleid ini dibatalkan atau ditunda pemberlakuannya.
 
APBI berpendapat aturan tersebut dapat berjalan efektif jika industri perkapalan nasional sudah siap dan tersedia. "Saat ini keberadaan kapal nasional masih sangat jauh dari mencukupi untuk memenuhi ekspor batu bara Indonesia bahkan hingga 10 tahun ke depan," jelas Hendra.
 
Hendra menambahkan, beberapa pembeli telah memastikan akan membeli dari negara lain seperti Australia dan Rusia. Hal ini lantaran ketidakpastian akibat peraturan ini sehingga dapat berpotensi mengganggu kelancaran pasokan batu bara.
 
"Jika kondisi ini terus berlanjut maka dikhawatirkan akan terjadi penurunan ekspor batu bara yang dapat berdampak terhadap pendapatan dan penerimaan negara. Sangat disayangkan karena saat ini harga batu bara mulai membaik akibat meningkatnya permintaan dari Tiongkok," tutupnya.
 

(DEV)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif