NEWSTICKER
Pedagang menunjukkan kantong plastik di Pasar Senen, Jakarta - - Foto: Antara/Nova Wahyudi
Pedagang menunjukkan kantong plastik di Pasar Senen, Jakarta - - Foto: Antara/Nova Wahyudi

Rencana Ekstensifikasi Cukai untuk Kendalikan Konsumsi

Ekonomi pajak cukai
Eko Nordiansyah • 25 Februari 2020 11:31
Jakarta: Rencana pengenaan cukai terhadap beberapa komoditas mendapat dukungan. Ekstensifikasi barang kena cukai ini mulai dari produk plastik, minuman ringan berpemanis, hingga kendaraan bermotor yang menghasilkan emisi.
 
Guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (FEB UB) Candra Fajri Ananda mengapresiasi rencana ekstensifikasi cukai agar konsumsi barang yang selama ini dianggap berdampak dampak negatif dapat dikendalikan.
 
"Sebenarnya cukai dikenakan pada suatu barang atau jasa dikarenakan jika barang tersebut dikonsumsi menimbulkan eksternalitas (sebagian besar negatif), sehingga kemudian dikenakan cukai lebih pada pengendalian konsumsi atau penggunaannya," kata Candra di Jakarta, Selasa, 25 Februari 2020.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurutnya barang yang dikenakan cukai bisa menimbulkan efek negatif baik bagi manusia maupun lingkungan. Misalnya plastik akan sulit terurai di tanah sehingga dipastikan bakal merusak struktur tanah.
 
Sementara untuk minuman berpemanis dengan kandungan gula tertentu bisa menyebabkan diabetes maupun obesitas bagi masa depan generasi muda. Dampak emisi pada lingkungan juga akan menghambat perkembangan otak anak.
 
"Seharusnya cukai lebih diutamakan pada pengendalian konsumsinya, bukan pada penerimaan negara dari cukainya sehingga bisa dikatakan pemerintah melihat sudah saatnya barang-barang tersebut sudah harus dikendalikan konsumsinya," jelas dia.
 
Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo menyetujui penerapan ekstensifikasi cukai asalkan terukur. Yustinus mencontohkan, saat ini pengenaan plastik berbayar belum efektif dalam mengendalikan konsumsinya.
 
"Pengenaan cukai plastik kantong, bagaimana desain kebijakan supaya mendorong penurunan konsumsi dan perubahan perilaku. Faktanya plastik masih paling efisien, affordable, dan efisien administrasinya," katanya.
 
Adapun soal rencana pengenaan cukai minuman, lanjut Yustinus, harus dilakukan secara hati-hati. Menurut dia, harus ada batasan minuman apa saja yang perlu dikecualikan karena tidak semua yang berpemanis bisa dikelompokkan dalam satu keranjang.
 
"Misalnya, ambang batas pemanis yang diperbolehkan berapa? Yang di bawah itu tentu aman sehingga seharusnya tak dikenakan. Lalu minuman seperti jamu, minuman kesehatan, susu, itu semua harus jelas ambang batasnya," pungkas dia.
 
Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya mengajukan tarif cukai Rp1.500-Rp2.500 per liter untuk minuman teh kemasan hingga minuman bersoda. Besar tarif itu akan didasari oleh kandungan gula dalam minuman kemasan tersebut. Semakin tinggi kandungan pemanis dalam minuman, makan tarif yang dikenakan bakal semakin tinggi.
 
Sementara itu, cukai kendaraan bermotor yang menghasilkan emisi karbondioksida dikecualikan pada kendaraan yang tak menggunakan bahan bakar minyak, kendaraan pemerintah, kendaraan khusus seperti ambulans, dan kendaraan yang akan diekspor. Tarifnya akan spesifik berdasarkan emisi karbondioksida yang dihasilkan dan aspek keseimbangan dan keadilan.
 
Selain minuman kemasan dan kendaraan bermotor, pemerintah juga mengusulkan pengenaan cukai plastik sebesar Rp30 ribu per kilogram (kg) atau Rp200 per lembar. Pengenaan cukai ini akan membuat harga kantong plastik ini akan menjadi Rp450 hingga Rp500 per lembarnya.
 

(Des)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif