Jakarta: Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan ada sejumlah penyimpangan dana otonomi khusus (otsus) Papua. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal penyimpangan dana otsus ini perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah.
"Temuan BPK, Rp556 miliar pengeluaran tidak didukung bukti valid, pengadaan barang dan jasa tidak sesuai aturan, Rp29 miliar dana otsus fiktif, Rp1,85 triliun didepositokan," kata dia dalam rapat dengan DPD, di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Selasa, 25 Februari 2020.
Ia menambahkan perlu aturan yang lebih baik untuk tata kelola penggunaan dana otsus. Namun pemerintah berharap penggunaan dana otsus dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat Papua.
"Harus diatur tata kelolanya. Kalau ada aturan bisa dilakukan deposito misal. Tadi kan yang kita inginkan (penggunaan data otsus) bukan deposito tapi kegiatan ekonomi, pendidikan, kesehatan masyarakat," jelas dia.
Selain itu, masukan dari BPK adalah sistem pengendalian regulasi yang belum diatur dalam regulasi. Selama ini rencana penganggaran, pelaksanaan, serta pengawasannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah tanpa regulasi khusus dari pemerintah pusat.
Laporan pertanggungjawaban kegiatan yang dibiayai dengan dana otsus juga dinilai belum mencerminkan target serta visi yang ditetapkan di awal laporan. Sementara itu, evaluasi serta monitoring atas kegiatan yang menggunakan dana otsus juga belum memadai.
Menurut Suahasil, selama ini belum ada regulasi yang mengatur target dan indikator efektifitas penggunaan dana otsus apakah untuk rencana jangka menengah atau jangka panjang. Kemudian masalah kelembagaan, belum ada tugas jelas dan belum diisi oleh skill competent.
"Pelaksanaan kegiatan dana otsus belum mencapai target keuangan ditetapkan ini recap situasi yang dihadapi dicerminkan indikator kesejahteraan menantang di Papua dan Papua Barat, bahkan kalau disandingkan daerah lain setara," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
