"Tren defisit anggaran negara kian membesar, yakni 2,35 persen dalam APBNP 2016. Oleh karena itu, negara harus melakukan penghematan terhadap pos-pos belanja modal kementerian/lembaga negara yang tidak bermanfaat secara langsung kepada masyarakat pesisir," kata Sekretaris Jenderal Kiara Abdul Halim, seperti dikutip dari Antara, di Jakarta, Rabu (17/8/2016).
Menurut Abdul Halim, sejumlah penghematan itu antara lain bisa dilaksanakan dengan memotong perjalanan dinas dan pembangunan infrastruktur yang dipaksakan. Pusat Data dan Informasi Kiara mencatat bahwa defisit APBN meningkat dalam 12 tahun terakhir, dari 2005-2016.
"Besarnya defisit APBN disebabkan oleh realisasi pendapatan negara dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) mengalami penurunan, di antaranya PNBP Perikanan," tuturnya.
Ironisnya, lanjut dia, penurunan PNBP Perikanan terjadi di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang diketahui giat dalam menggaungkan konsep poros maritim dunia. Pusat Data dan Informasi KIARA mencatat, PNBP Perikanan menurun drastis antara 2014-2015, dari Rp216,4 miliar menjadi Rp79,3 miliar.
Penurunan itu, masih kata Abdul Halim, di antaranya disebabkan oleh ketidakpastian usaha perikanan tangkap akibat pemberlakuan regulasi yang tarik-ulur dan tidak diakhiri dengan penegakan hukum yang adil dan terbuka.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan besarnya defisit anggaran yang mencapai 2,41 persen terhadap PDB pada RAPBN 2017 karena pemerintah ingin menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
"Defisit besar karena pendapatan sangat ketat. Akan tetapi, kami tidak ingin mengurangi belanja karena harus menjaga momentum dan akselerasi pertumbuhan," ujar Sri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
