"Pemerintah secara nasional berusaha terus mempercepat pertumbuhan ekonomi, salah satunya dengan mengeluarkan paket kebijakan, tetapi hingga sekarang belum begitu sesuai dengan yang diharapkan," kata Ketua Apindo Jawa Tengah Frans Kongi di Semarang, dikutip dari Antara, Rabu 10 Mei 2017.
Dia mengatakan sejauh ini pertumbuhan investasi belum signifikan akibat adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi secara global. Selain itu, dikatakannya, pelaksanaan amnesti pajak yang belum lama ini selesai juga telah menguras pemikiran pemilik modal.
"Melihat kondisi ini, diharapkan pada 2018 industri di Indonesia khususnya Jawa Tengah bisa segera bergerak, paling tidak ada peningkatan investasi di Jawa Tengah. Oleh karena itu, kami berharap ada dukungan dan jaminan dari pemerintah untuk dunia usaha," katanya.
Dukungan tersebut, dikatakannya, mulai dari kemudahan pengurusan izin hingga ketersediaan lahan untuk industri. Frans mengakui bahwa kemudahan izin sejauh ini belum berjalan efektif.
"Antara pemerintah pusat dengan daerah kadang belum ada sinkronisasi, seperti misalnya masa berlaku izin HO di setiap daerah berbeda," katanya.
Selain itu adalah dari sisi biaya pengurusan izin masih cukup mahal. Menurut dia, biaya yang harus dikeluarkan untuk mengurus izin membangun pabrik mencapai ratusan juta.
Sementara itu, mengenai penyiapan lahan oleh pemerintah, perlu dilakukan mengingat masih banyak masyarakat yang mempertahankan lahan kosong dan berharap bisa menjualnya dengan harga setinggi mungkin.
"Situasi ini sangat menghambat investasi. Diperlukan campur tangan pemerintah untuk menyiapkan lahan investasi dengan harga terjangkau," katanya.
Dengan adanya jaminan tersebut, pihaknya optimistis semakin banyak investor yang tertarik untuk masuk ke Jawa Tengah.
"Dampak positifnya adalah kebutuhan tenaga kerja terus meningkat dan daya beli masyarakat lebih kuat," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
