Menteri PPN menyampaikan, hal itu dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden RI Joko Widodo mengenai laporan paruh waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 serta laporan pendahuluan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.
"Kita harus mampu mengambil langkah ke depan untuk pertama menghindari middle income trap dan memanfaatkan bonus demografi," kata Suharso dalam keterangan pers selepas ratas di Kantor Presiden, Jakarta, dilansir Antara, Selasa, 28 Maret 2023.
| Baca juga: 3 Faktor yang Bikin Ekonomi Indonesia Ngegas di 2024 |
Bonus demografi adalah
Melansir laman OCBCNISP, bonus demografi adalah dominansi populasi usia produktif di suatu negara. Istilah bonus demografi mungkin sudah tidak asing lagi, terutama jika Anda bagian dari generasi milenial.Bonus demografi adalah fenomena terjadinya pertumbuhan populasi yang didominasi oleh usia produktif. Sesuai namanya, kondisi ini adalah bonus yang memberikan dampak positif bagi suatu bangsa. Di Indonesia, istilah bonus demografi sering disebut sebagai bekal penting untuk membawa kemajuan bangsa. Menurut sejumlah sumber, Indonesia akan mencapai puncak bonus demografi pada 2030-2040.
Demographic dividend atau bonus demografi adalah suatu kondisi yang digambarkan dengan banyaknya populasi usia produktif. Tidak hanya banyak, namun jumlah populasinya mendominasi usia tidak produktif. Rentang usia produktif yang dimaksud berada pada rentang usia 15-64 tahun.
Mengapa usia produktif penting? Pada masa usia tersebut, seseorang dianggap memiliki potensi terbaiknya untuk melakukan peranan penting dalam hidupnya, salah satunya seperti bekerja. Jika dimanfaatkan dengan baik, potensi tersebut dapat memberikan timbal balik besar untuk kemajuan ekonomi bangsa.
Hal tersebut yang kemudian disebut sebagai dampak bonus demografi. Singkatnya, manfaat bonus demografi adalah memberikan peluang bagi sebuah bangsa untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan rakyatnya melalui peranan generasi usia produktif.
| Baca juga: Pengertian Demografi: Faktor, Manfaat, dan Contoh |
Indonesia punya sisa 18 tahun
Menurut Suharso, Indonesia kini hanya memiliki sisa waktu 18 tahun untuk meniru kisah sukses beberapa negara dalam memanfaatkan bonus demografi. Suharso mencontohkan salah satu kisah sukses tersebut adalah Korea Selatan yang berhasil membuat Gross National Income (GNI) per kapita meningkat berkali-kali lipat di tengah periode puncak bonus demografi."Contohnya, Korea Selatan dari 3.530 (dolar AS) ketika mereka memulai dengan bonus demografinya, sekarang tersisa lima tahun tapi mereka sudah sampai dengan USD35 ribu per kapita. Kita juga ingin seperti itu," jelasnya.
Dalam ratas tersebut, Menteri PPN juga telah menyampaikan potret Bappenas mengenai perkembangan selama lebih kurang 20 tahun terakhir sejak 2004 bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 4,01 persen, termasuk capaian 5,37 persen pada 2022.
Menurut Suharso, salah satu kunci lain untuk melepaskan diri dari jebakan kelas menengah adalah pertumbuhan ekonomi di atas enam persen.
"Agar kita mampu graduasi dari jebakan negara berpenghasilan menengah, karena kita sudah 30 tahun di middle income trap," ujarnya.
| Baca juga: Jokowi: Bonus Demografi Bukan Beban, Tetapi Kekuatan untuk Maju |
Alasan Indonesia tertahan dalam jebakan kelas menengah
Suharso juga telah menyampaikan beberapa faktor mengapa Indonesia relatif lama tertahan dalam jebakan kelas menengah, yakni karena total factor productivity yang cenderung menurun dan level produktivitas per pekerja masih rendah dibandingkan negara-negara industri yang lainnya.Selain itu, masih ada juga ketimpangan GNI per kapita antarprovinsi dan terdapat sedikitnya 20 provinsi yang berada dalam kategori lower middle income atau pendapatan menengah bawah.
"Pendapatannya di bawah 4.200-an (dolar AS), termasuk provinsi-provinsi yang ada di Jawa, yaitu Banten, DI Yogyakarta, Jawa Barat, serta Jawa Tengah," kata Suharso.
Sementara provinsi dengan pendapatan menengah justru sebagian besar berada di luar Pulau Jawa seperti Riau, Kalimantan Utara, Jambi, Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan. Sedangkan Jawa Timur menjadi satu-satunya provinsi di Pulau Jawa dengan pendapatan menengah.
Selanjutnya DKI Jakarta sudah mencapai kategori pendapatan tinggi diikuti Kalimantan Timur yang sudah mendekati kategori tersebut. "Ini juga bisa kita periksa dari dana alokasi umum yang diperoleh per provinsi atau kabupaten/kota," kata Suharso.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
