Sebab utamanya, karena kehilangan pendapatan dan utang luar negeri yang menumpuk. Walhasil, kas negara untuk membeli bahan bakar, listrik, serta makanan jadi tidak tersedia.
Karena pendapatan paling tingginya di sektor pariwisata kandas akibat pandemi covid-19, Pemerintah Sri Lanka juga menunda untuk melunasi utang luar negerinya sebesar USD7 miliar yang jatuh tempo untuk pembayaran di 2022.
Secara total, Sri Lanka tercatat tidak dapat membayar kembali utang luar negerinya sebesar USD51 miliar. Sekitar USD6,5 miliar di antaranya terutang ke Tiongkok.
Tak hanya krisis ekonomi, krisis kemanusiaan pun tak terelakkan. Kekurangan pangan, bahan bakar, hingga pemadaman listrik selama berbulan-bulan membuat negara itu mengumumkan keadaan darurat nasional.
Parahnya lagi, Presiden Gotabaya Rajapaksa pergi meninggalkan negara itu ke Maladewa untuk kemudian melanjutkan 'pelariannya' ke Singapura.
Hal itu lantas membuat banyak pihak mengkhawatirkan kondisi Indonesia. Alasannya, karena utang Indonesia yang terus mengalami kenaikan imbas fokus pemerintah untuk memulihkan ekonomi nasional.
Ekonomi Indonesia kuat
Bank Indonesia (BI), dalam 'Pelatihan Ekonomi Media Massa' pada 18-20 Maret 2023 di Yogyakarta, pun kembali menjelaskan soal daya tahan ekonomi Indonesia terhadap ketidakpastian perekonomian global. Termasuk kuatnya ekonomi RI yang tidak akan bernasib buruk seperti Sri Lanka.
Direktur Eksekutif Depertemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Firman Mochtar menegaskan, pondasi ekonomi Indonesia pada saat itu hingga kini tetap masih kuat. Indikator-indikator ketahanan ekonomi dinilai masih 'berotot'.
"Apa yang membedakan kita dengan Sri Lanka atau negara lain (yang mengalami krisis ekonomi)? Karena indikator-indikator ketahanan (ekonomi) kita itu bagus," ucap Firman.
Indonesia, lanjutnya, tidak seperti Sri Lanka yang utang pemerintahnya sangat berlebih, bank sentralnya juga sembarangan mengucurkan uang ke mana-mana. Tindakan dan kebijakan yang dilakukan pemerintah dan otoritas keuangan yang terkontrol membuat Indonesia jauh dari kata bangkrut.
Sedangkan Sri Lanka, pertumbuhan ekonominya jeblok, neraca pembayarannya juga hancur lebur. "Sampai akhirnya, nilai tukarnya menjadi rontok," tutur Firman.
| Baca juga: Calm Down! Krisis Perbankan Global Belum Ganggu Bank Nasional |
Indikator ketahanan ekonomi RI
Adapun indikator-indikator ketahanan ekonomi Indonesia yang dinilai masih kuat meski terjadi kenaikan terhadap utang luar negeri itu karena, pertama, mobilitas masyarakat yang meningkat pascapencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Pencabutan PPKM pascameredanya kasus covid-19 di Indonesia langsung membuat transaksi ekonomi dan keuangan membaik. Hal ini turut membangun optimisme masyarakat, sehingga aktivitas ekonomi dan konsumsi rumah tangga semakin meningkat.
"Saya yakin nanti ekonomi Indonesia kedepannya juga akan terus meningkat. Hal ini harus terus dimanfaatkan dengan belanja dan (menarik) investasi yang lebih banyak sehingga kegiatan ekonomi meningkat. Jadi confidence itu yang membuat ekonomi membaik," urai dia.
Kedua, kegiatan investasi di Indonesia yang semakin membaik, baik dari sektor swasta maupun pemerintah itu sendiri. Terkait investasi pemerintah, semakin membaiknya investasi terlihat dari banyaknya Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dikerjakan.
Ketiga adalah kegiatan ekonomi global yang semakin pulih, termasuk Tiongkok. Dalam hal ini, Firman menyoroti betul pemulihan ekonomi Tiongkok, karena banyak pengaruh positifnya bagi Indonesia. Salah satunya yakni keran ekspor RI ke Tiongkok yang akan dibuka lebar-lebar.
"Kalau Tiongkok membaik, berarti mereka butuh barang-barang. Barang-barangnya ini salah satunya diimpor dari Indonesia. Jadi kalau mereka impor, berarti kegiatan ekspornya meningkat. Ekspor adalah bagian penting dari pertumbuhan ekonomi dan salah satu komponen dari Produk Domestik Bruto (PDB)," pungkas Firman.
*Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id*
