Jakarta: Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan komitmen pemerintah dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional imbas pandemi covid-19. Langkah tersebut dilakukan melalui harmonisasi kebijakan fiskal dan moneter untuk menciptakan permintaan dan mendukung kelanjutan bisnis.
"Pandemi ini menimbulkan momentum untuk reformasi struktural dan ekonomi, peningkatan keahlian, mengubah metode bisnis dari offline ke online, serta menguatkan digitalisasi untuk aktivitas ekonomi dan sosial," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 15 Juli 2020.
Pemerintah, lanjut Airlangga, meyakini bahwa digitalisasi dari berbagai proses bisnis yang digabungkan dengan industrialisasi pada beberapa sektor dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, inklusif, seimbang, dan berkelanjutan.
Dalam laporan Bank Dunia bertajuk Global Economic Report Juni 2020, diketahui bahwa penyebaran covid-19 yang berkelanjutan menimbulkan pengaruh ekonomi pada semua level, global, regional dan nasional.
"Dalam beberapa bulan terakhir, kami terpaksa menghentikan semua aktivitas ekonomi yang mau tidak mau menyebabkan defisiensi yang belum pernah terjadi sebelumnya," ungkapnya.
Pertumbuhan ekonomi global diprediksi terkoreksi cukup signifikan sampai menyentuh angka minus 5,2 persen. Pada level regional, pertumbuhan ekonomi di Asia-Pasifik pun diproyeksikan mengalami penurunan tajam mencapai 0,5 persen. Ketika rantai pasok membaik secara bertahap, maka pertumbuhan global juga akan terangkat menjadi 6,6 persen.
Hal tersebut juga mempengaruhi kondisi Indonesia sehingga pertumbuhan ekonomi diproyeksikan menurun cukup signifikan dari lima persen di 2019 menjadi nol persen pada akhir tahun ini.
"Tetapi, dengan kebijakan yang tepat, kami diproyeksikan akan tumbuh 4,8 persen tahun depan dan enam persen di tahun selanjutnya," terang dia.
Karena itu, mulai awal Juni 2020 Indonesia secara bertahap memasuki masa adaptasi atau tatanan normal baru. Keputusan tersebut diambil pemerintah setelah mempertimbangkan berbagai aspek.
Pemerintah ingin menciptakan keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi, karena keduanya ibarat dua sisi mata uang. Sebab, pembukaan kembali kegiatan ekonomi akan membantu banyak perusahaan kembali bangkit dan membuka lapangan pekerjaan.
"Kita harus memastikan sektor pemenang itu terus bertahan, sedangkan sektor yang sangat terkena imbasnya harus diberi perhatian penuh supaya dapat kembali beraktivitas, mempekerjakan kembali dan mengembalikan daya beli masyarakat dan konsumsi rumah tangga," pungkasnya.
"Pandemi ini menimbulkan momentum untuk reformasi struktural dan ekonomi, peningkatan keahlian, mengubah metode bisnis dari offline ke online, serta menguatkan digitalisasi untuk aktivitas ekonomi dan sosial," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 15 Juli 2020.
Pemerintah, lanjut Airlangga, meyakini bahwa digitalisasi dari berbagai proses bisnis yang digabungkan dengan industrialisasi pada beberapa sektor dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, inklusif, seimbang, dan berkelanjutan.
Dalam laporan Bank Dunia bertajuk Global Economic Report Juni 2020, diketahui bahwa penyebaran covid-19 yang berkelanjutan menimbulkan pengaruh ekonomi pada semua level, global, regional dan nasional.
"Dalam beberapa bulan terakhir, kami terpaksa menghentikan semua aktivitas ekonomi yang mau tidak mau menyebabkan defisiensi yang belum pernah terjadi sebelumnya," ungkapnya.
Pertumbuhan ekonomi global diprediksi terkoreksi cukup signifikan sampai menyentuh angka minus 5,2 persen. Pada level regional, pertumbuhan ekonomi di Asia-Pasifik pun diproyeksikan mengalami penurunan tajam mencapai 0,5 persen. Ketika rantai pasok membaik secara bertahap, maka pertumbuhan global juga akan terangkat menjadi 6,6 persen.
Hal tersebut juga mempengaruhi kondisi Indonesia sehingga pertumbuhan ekonomi diproyeksikan menurun cukup signifikan dari lima persen di 2019 menjadi nol persen pada akhir tahun ini.
"Tetapi, dengan kebijakan yang tepat, kami diproyeksikan akan tumbuh 4,8 persen tahun depan dan enam persen di tahun selanjutnya," terang dia.
Karena itu, mulai awal Juni 2020 Indonesia secara bertahap memasuki masa adaptasi atau tatanan normal baru. Keputusan tersebut diambil pemerintah setelah mempertimbangkan berbagai aspek.
Pemerintah ingin menciptakan keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi, karena keduanya ibarat dua sisi mata uang. Sebab, pembukaan kembali kegiatan ekonomi akan membantu banyak perusahaan kembali bangkit dan membuka lapangan pekerjaan.
"Kita harus memastikan sektor pemenang itu terus bertahan, sedangkan sektor yang sangat terkena imbasnya harus diberi perhatian penuh supaya dapat kembali beraktivitas, mempekerjakan kembali dan mengembalikan daya beli masyarakat dan konsumsi rumah tangga," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
