Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. FOTO: MI/ARYA MANGGALA
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. FOTO: MI/ARYA MANGGALA

Menkeu Tegaskan Biaya Penanganan Covid-19 Tetap Rp695,2 Triliun

Ekonomi Virus Korona ekonomi indonesia Pemulihan Ekonomi
Eko Nordiansyah • 20 Juni 2020 08:33
Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meluruskan kabar yang menyebut biaya penanganan covid-19 di Indonesia melonjak hingga Rp905,2 triliun. Ditegaskan penyesuaian biaya penanganan covid-19 tetap Rp695,2 triliun, meningkat dari rencana sebelumnya yang sebesar Rp677 triliun.
 
"Melengkapi pernyataan dalam akun media sosial Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, kami sampaikan bahwa pemerintah terus menyiapkan dan menjalankan langkah-langkah penanganan dampak pandemi covid-19 secara komprehensif," kata Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo, dalam keterangan di Jakarta, Sabtu, 20 Juni 2020.
 
Rinciannya adalah Rp87,55 triliun untuk anggaran kesehatan, jaminan perlindungan sosial Rp203,9 triliun, insentif usaha Rp120,61 triliun, sebesar Rp123,46 triliun disiapkan untuk sektor UMKM, pembiayaan korporasi Rp53,57 triliun, dan untuk dukungan sektoral Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah sebesar Rp106,11 triliun.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sebagai konsekuensi penambahan biaya untuk menangani covid-19, defisit APBN Tahun 2020 diperkirakan melebar, dari semula defisit sebesar 1,76 persen atau sebesar Rp 307,2 triliun menjadi 5,07 persen atau Rp852 triliun dalam Perpres 54/2020, dan defisit baru diperkirakan sebesar 6,34 persen atau Rp1.039,2 triliun.
 
"Dengan kata lain, terdapat kenaikan kebutuhan pembiayaan yang diperkirakan sebesar Rp905,2 triliun, yaitu dari semula Rp741,8 triliun menjadi Rp1.647,1 triliun," kata Yustinus.
 
Dirinya menambahkan, perubahan ini dimaksudkan untuk menyerap kebutuhan masyarakat yang dinamis dan mengantisipasi dampak pandemi, dan terus dibahas di internal pemerintah dan bersama-sama dengan Badan Anggaran dan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat. Perubahan final akan dituangkan dalam revisi Perpres 54/2020.
 
Menurutnya, pemerintah melalui Kementerian Keuangan terus berkomitmen mencermati setiap perubahan yang terjadi, menyerap dan mendengarkan aspirasi publik, dan mendiskusikan rencana dan langkah-langkah yang akan diambil dengan seluruh pemangku kepentingan.
 
APBN 2020 dipastikan disusun dan diimplementasikan secara kredibel, transparan, dan akuntabel, serta diabdikan untuk kepentingan rakyat. "Dukungan, masukan, dan kritik seluruh elemen masyarakat amat bermanfaat bagi terselenggaranya pelayanan publik dan penanganan pandemi yang lebih baik," pungkas dia.
 
(ABD)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif