Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan ratusan perizinan bermasalah itu akan dihapus dalam dua bulan ke depan. Pemerintah saat ini masih mengumpulkan daftar perizinan di setiap kementerian dan lembaga.
"Mungkin enggak sampai seribu, ratusan lah. Masih didata di setiap kementerian/lembaga," ujar Darmin di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 4 September 2019.
Darmin menjelaskan selama ini pemerintah hanya mengurangi persyaratan-persyaratan perizinan sehingga hasilnya tidak memuaskan investor. Selain itu, rekomendasi teknis dari setiap kementerian/lembaga juga akan dihapuskan. Pasalnya, izin impor barang modal menjadi lama karena harus disertai rekomendasi.
"Ya ini kita harus review dan pangkas habis-habisan kalau dulu paket itu syaratnya disederhanakan," ungkap dia.
Sementara itu, penghapusan perizinan yang berada di bawah undang-undang membutuhkan waktu setidaknya hingga akhir tahun. "Sampai akhir tahun harus selesai," pungkas Darmin.
Presiden Joko Widodo sebelumnya kecewa lantaran peralihan modal dan manufaktur dari Tiongkok mengalir deras ke Vietnam. Hal itu imbas dari kemudahan perizinan dan investasi di negara tersebut.
Berdasarkan laporan Bank Dunia, sebanyak 33 perusahaan asal Tiongkok memutuskan keluar dari Amerika Serikat. Dari jumlah itu, 23 di antaranya memilih berinvestasi di Vietnam. Sisanya, kabur ke Malaysia, Kamboja dan Thailand.
Pada 2017, sebanyak 73 perusahaan Jepang berelokasi ke kawasan Asia Tenggara. Sebanyak 43 di antaranya memilih Vietnam, 11 perusahaan ke Thailand, dan Filipina. Sementara Indonesia hanya ketiban 10 perusahaan Jepang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
