Risma menjelaskan, pihaknya sudah melakukan upaya perbaikan untuk memudahkan pengusaha yang memulai bisnis di Kota Pahlawan tersebut. Namun, dirinya tidak puas dengan hasil yang diberikan dalam laporan yang dirilis.
"Saya tanya surveinya kapan? Siapa saja respondennya?" kata Risma, ditemui usai rapat EODB, di Kemenko Perekonomian, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Rabu (24/2/2016).
Adapun yang dipermasalahkan Risma yakni terkait perizinan untuk Usaha Kecil Menengah (UKM) yang dilaporkan masih memakan waktu lama yakni 30 hari. Lalu terkait dengan izin tempat usaha yang dilaporkan masih memakan waktu 44 hari. Padahal sudah dipangkas menjadi empat hari.
Selain itu, Risma juga mempertanyakan terkait pelayanan pajak yang dilaporkan hingga 30 hari. Padahal, menurut dirinya, Pemerintah Kota Surabaya telah menggunakan sistem online yang diyakini bisa memangkas waktu lebih cepat.
"Kalau UKM kami punya treatment sendiri mulai dari SIUP, IMB, TDP, sertifikat tanah kita bantu, kita antar ke rumahnya, itu semua gratis," ujar dia.
Seperti diketahui, Bank Dunia mengukur kemudahan berusaha berdasarkan 10 indikator dengan bobot yang sama, yaitu starting a business, dealing with construction permit, registering property, paying taxes, getting credit, enforcing contract, getting electricity, trading across border, resolving insolvency, dan protecting minority investors.
Survey Bank Dunia ini, dilakukan di dua kota, Jakarta dan Surabaya dengan bobot penilaian di Jakarta 70 persen dan Surabaya 30 persen. Laporan yang dikeluarkan awal 2016, merupakan hasil survey 2015 di mana survey dimulai pada Maret dan berakhir pada Juni 2016.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
