Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Suahasil Nazara mengatakan, kekurangan pajak tidak akan mengurangi realisasi APBNP 2015. "Apa yang bisa dilihat dari pelaksanaan APBN-P 2015 aman," kata Suahasil, di Kantor Kemenkeu, Jalan Wahidin, Jakarta Pusat, Senin (4/1/2016).
Dirinya menambahkan, APBN-P 2015 memang dilaksanakan dalam situasi ekonomi global yang melambat dan tak menentu. Ditambah lagi ekonomi Indonesia juga tidak lepas dari perlambatan akibat ekonomi global, sehingga pemerintah harus menyesuaikan penerimaan dan pengeluaran sesuai implikasinya.
"Meski melambat, APBN-P kami desain dari awal 2015 supaya memberi manfaat paling maksimal bagi pertumbuhan ekonomi. Bagaimana itu? Artinya di-set target-target termasuk penerimaan pajak, dengan target yang cukup tinggi, kami set juga daftar pengeluaran. Ketika menjalankan APBN-P 2015 mindset-nya maksimalkan dampaknya," jelas dia.
Selain itu, lanjut Bambang, meski terjadi pengurangan penerimaan negara namun pemerintah tidak langsung memotong anggaran setiap kementerian dan lembaga (K/L). Bahkan, pemerintah mendorong para K/L untuk menyerap anggaran semaksimal mungkin.
"K/L serap anggaran semaksimal mungkin karena itu asumsi APBN bekerja. Sehingga di akhir tahun, pendapatan negara 84,7 persen dari target, 81 persen pajak nonmigas. Belanja negara 91 persen. Kami yakin inilah impact paling maksimal," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
