PPH 0,5% Angin Segar bagi UMKM
Ilustrasi pekerja UMKM. (Foto: Antara/Vitalis).
Jakarta: Langkah pemerintah yang menetapkan pajak penghasilan (PPh) untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebesar 0,5 persen dianggap sudah tepat.

Kebijakan itu perlu diapresiasi sebagai penetapan threshold yang wajar dan upaya mendorong masyarakat agar tidak ragu mendirikan bisnis pada entitas UMKM.

Menurut peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Novani Karina Saputri, penetapan pajak penghasilan sebesar 0,5 persen itu sekaligus jawaban atas kegelisahan dan ketakutan para pelaku UMKM terhadap pembebanan pajak yang memberatkan mereka.

"Ini akan menguntungkan kedua belah pihak yaitu pelaku bisnis dan pemerintah. UMKM akan menertibkan sistem pencatatan dan pengakuan pajak UMKM serta tidak bermain kucing-kucingan menghindari pajak. Di sisi lain, pemerintah bisa mendapatkan basis pajak yang lebih besar dari sektor tersebut," ungkap Novani melalui rilisnya, akhir pekan lalu.

Selanjutnya, para pelaku UMKM diharapkan tidak lagi ragu meng ungkap omzet dan keuntungan mereka karena beban pajak penghasilan yang ditetapkan pemerintah tidak memberatkan. Pertimbangan perlakuan secara fair terhadap UMKM yang mengalami kerugian juga menjadi angin segar.

"Dengan situasi ini diharapkan semakin memicu banyaknya pelaku UMKM untuk perekonomian Indonesia yang semakin maju," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan revisi Peraturan Pemerintah (PP) No 46 Tahun 2013 yang mengatur mengenai tarif PPh final UMKM akan segera dikeluarkan.

"Harmonisasi sudah diselesaikan, mestinya tidak ada masalah," kata Sri seperti dikutip dari Antara.

Dalam revisi aturan PP 46/2013 tentang PPh dari usaha yang diterima wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu itu, tarif PPh final untuk UKM diturunkan menjadi 0,5 persen dari saat ini sebesar satu persen.

Peraturan itu berlaku bagi wajib pajak yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam setahun.

Proses Penomoran

Dirjen Pajak Kemenkeu Robert Pakpahan mengatakan peraturan terbaru mengenai pajak UMKM sudah diproses terkait dengan penomoran di Kementerian Hukum dan HAM.

Ia menjelaskan subjek peraturan itu akan mencakup semua UMKM, baik yang berupa perseroan terbatas (PT), persekutuan komanditer (CV), maupun orang pribadi.

"Tarifnya turun, terus subjek yang boleh kan orang pribadi, CV, firma, dan PT," tutur Robert.

Sebelumnya, Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan setelah peraturan PPh final UMKM terbit, pemerintah akan mengeluarkan peraturan insentif perpajakan terkait dengan mini tax holiday dan tax allowance guna melengkapi kebijakan kemudahan pajak yang diberikan untuk mendorong investasi.

"Pemberian tax allowance ini lebih luas dari jumlah industri maupun kegiatan karena bisa tiga kali lipat lebih banyak dari yang mendapatkan tax holiday," ujar dia.

Menurut rencana, peraturan terkait PPh final UMKM dan tax allowance akan diterbitkan dalam bentuk PP, sedangkan peraturan terkait mini tax holiday akan diterbitkan melalui peraturan menteri keuangan. (Media Indonesia)

 



(AHL)