"Indonesia perlu memfokuskan kebijakannya untuk mendorong empat pilar kebijakan, salah satunya pembangunan sumber daya manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi," kata Sri Mulyani dalam Indonesia Update ke-39 yang diselenggarakan Australian National University (ANU) Indonesia Project, dikutip dari siaran persnya, Kamis, 22 September 2022.
Pilar lainnya yang turut menopang visi Indonesia adalah pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, serta pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola kepemerintahan. Untuk sumber daya manusia, terdapat tiga area utama kebijakan yaitu kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
Di bidang kesehatan, kebijakan utamanya adalah memperkuat kebijakan preventif dan promotif, mendorong kemandirian industri kesehatan, serta memperkuat jaminan sosial. Secara spesifik, Sri Mulyani membahas mengenai capaian pemerintah Indonesia yang cukup menggembirakan dalam membangun sistem kesehatan dari Program Keluarga Berencana hingga program terkini Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dibentuk pada 2014 dan masih terus ditingkatkan kualitasnya.
Keluarga Berencana memberi manfaat pada keluarga, wanita, dan masyarakat. Sementara itu, JKN hingga saat ini telah mencakup 236,8 juta jiwa atau sekitar 86,5 persen populasi dan terus ditingkatkan untuk menjadi jaminan kesehatan universal dengan cakupan 100 persen populasi.
Di bidang pendidikan, pemerintah fokus memperkuat prasekolah, pembangunan infrastruktur pendidikan, akses inklusif terhadap pendidikan, dan peningkatan kualitas pendidik.
"Saya gamblang menyebutkan kebijakan prioritas mulai dari program wajib belajar, LPDP, program Merdeka Belajar, link and match program vokasi, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta inovasi pemberian subsidi langsung melalui Program Indonesia Pintar (PIP). Alokasi 20 persen dari APBN juga sangat mendukung terlaksananya investasi human capital ini," terang Sri Mulyani.
| Baca juga: Lawan Krisis Global, Ekonomi Digital Bisa Jadi Tumpuan! |
LPDP yang dikelola Kemenkeu telah menjangkau hingga 32.842 penerima beasiswa dengan 52,4 persen penerima merupakan perempuan. Sedangkan di bidang perlindungan sosial, pemerintah fokus meningkatkan jaminan sosial sepanjang hayat, serta perlindungan sosial yang adaptif.
Salah satu capaian perlinsos Indonesia yang sangat dihargai dunia adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Saat ini, 10 juta keluarga sudah menerima PKH secara langsung.
Selain itu, pemerintah juga memberikan akses pembiayaan kepada 5,38 juta Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dengan 95 persen penerimanya adalah perempuan. Saat pandemi, 12,8 juta UMKM menerima bantuan sosial melalui Bantuan Produktif Mikro Usaha (BPUM) di mana 70 persen UMKM penerima dikelola oleh perempuan. UMKM juga memperoleh bantuan dalam bentuk insentif pajak serta pelatihan.
Dalam 20 tahun terakhir, hasil dari investasi penting ini mulai terlihat seperti pada peningkatan angka harapan hidup, peningkatan angka partisipasi sekolah, serta penurunan kemiskinan dan ketimpangan.
Meskipun demikian, efektivitas kebijakan tetap perlu ditingkatkan. "Ke depan, kita harus mendorong kesetaraan gender yang merupakan bagian penting dalam perekonomian. Dengan kesetaraan gender, kita bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi global hingga sembilan persen atau sekitar USD135 juta berdasarkan penelitian Bank Dunia pada 2021," pungkas Sri Mulyani.
Beberapa aspek ketimpangan gender yang perlu diperbaiki di antaranya adalah partisipasi wanita di bidang ekonomi, kesehatan, politik, dan akses internet.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
