| baca juga: Wamenkeu Sebut Belanja Negara Tak Boleh Dikurangi |
"Dengan demikian belanja negara akan naik dari Rp3.041,7 triliun menjadi Rp3.061,2 triliun," ungkap Sri Mulyani dikutip dari Antara, Rabu, 14 September 2022.
Ia menjelaskan pemanfaatan tambahan belanja negara tersebut akan diberikan dalam bentuk subsidi energi senilai Rp1,3 triliun, cadangan pendidikan Rp3,9 triliun, tambahan belanja non-pendidikan Rp11,2 triliun, serta transfer ke daerah (TKD) Rp3 triliun.
Dengan tambahan tersebut, belanja negara pada tahun depan akan terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.246,5 triliun atau naik Rp16,4 triliun dari RAPBN yang senilai Rp2.230 triliun dan TKD yang naik Rp3 triliun dari Rp811,7 triliun menjadi Rp814,7 triliun.
Belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja kementerian/lembaga (k/l) yang tetap sebesar Rp993,2 triliun serta belanja non k/l yang meningkat Rp16,4 triliun dari Rp1.236,9 triliun menjadi Rp1.253,3 triliun, lantaran adanya kenaikan subsidi energi menjadi Rp212 triliun dari Rp210,7 triliun, cadangan anggaran pendidikan dari Rp59,6 triliun menjadi Rp63,5 triliun, serta tambahan belanja non pendidikan menjadi Rp11,2 triliun.
Sementara itu, Sri Mulyani menyebutkan perkiraan kenaikan pendapatan negara Rp19,4 triliun akan menjadikan pemasukan negara pada tahun depan meningkat dari Rp2.443,6 triliun menjadi Rp2.463 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.021,2 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp441,4 triliun.
Dengan kenaikan yang sama pada alokasi belanja dan target pendapatan negara, maka defisit APBN pada tahun depan akan tetap terjaga sebesar Rp598,2 triliun, namun persentasenya terhadap produk domestik bruto (PDB) menurun dari 2,85 persen menjadi 2,84 persen.
"Perubahan rasio defisit APBN karena nilai dari estimasi volume ekonomi kita di 2023 akan naik dari Rp20.988,6 triliun menjadi Rp21.037,9 triliun," ungkap Bendahara Negara ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
