Menteri Keuangan Sri Mulyani - - Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay
Menteri Keuangan Sri Mulyani - - Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay

'Obat' Korona Bikin Defisit APBN Melebar Jadi 2,5%

Ekonomi Virus Korona defisit anggaran APBN 2020
Husen Miftahudin • 13 Maret 2020 16:31
Jakarta: Pemerintah resmi mengeluarkan paket stimulus fiskal dan non fiskal kedua sebagai respons dan mitigasi atas penanganan dampak virus korona. Maklum, covid-19 itu membuat sendi-sendi perekonomian domestik tertekan sehingga berpengaruh besar terhadap laju pertumbuhan ekonomi dalam negeri.
 
Namun, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengakui 'obat' penangkal korona tersebut berpotensi menyeret defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semakin melebar. Bendahara Negara itu memperkirakan penangkal korona menambah defisit anggaran sebesar 0,8 persen atau setara Rp125 triliun.
 
Artinya, defisit APBN 2020 bakal melebar menjadi 2,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka itu meleset dari target yang ditetapkan pemerintah sebesar 1,76 persen PDB.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Dari sisi APBN kita melihat defisitnya akan meningkat (menjadi) 2,5 persen dari GDP (Gross Domestic Product/PDB). Nilai (tambahan defisit anggarannya) Rp125 triliun sendiri," ujar Sri Mulyani di kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng Timur, Jakarta Pusat, Jumat, 13 Maret 2020.
 
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menjelaskan, pelebaran defisit APBN terjadi lantaran derasnya anggaran belanja negara. Tapi di sisi lain penerimaan negara mengalami penurunan.
 
"Jadi mungkin kalau dilihat dari quantifying itu bahwa APBN memberikan dampak suportif pada ekonomi hampir 0,8 persen atau setara Rp125 triliun," bebernya.
 
Adapun paket stimulus fiskal jilid pertama yang dikeluarkan sebelumnya membuat pemerintah menanggung potensi pendapatan negara sebanyak Rp10,3 triliun. Stimulus ini terdiri atas diskon tiket pesawat sebanyak 30 persen ke 10 destinasi wisata domestik yang ditentukan.
 
Kemudian, insentif berupa penambahan tunjangan Kartu Sembako menjadi Rp200 ribu per bulan bagi industri dan pegawai. Ada pula insentif khusus untuk menarik turis asing.
 
Sementara paket stimulus fiskal jilid kedua yang baru saja dirilis, pemerintah menggelontorkan sebanyak Rp22,9 triliun. Stimulus tersebut terkait relaksasi pajak pegawai yang diberikan melalui skema Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 100 persen atas penghasilan pekerja dengan besaran hingga Rp200 juta pada sektor industri pengolahan.
 
Ada juga relaksasi pajak korporasi yang diberikan melalui skema pembebasan PPh Pasal 22 Impor kepada 19 sektor tertentu, Wajib Pajak KITE, dan Wajib Pajak KITE IKM. Ada juga relaksasi pajak badan melalui skema pengurangan PPh Pasal 25 sebesar 30 persen kepada 19 sektor tertentu, Wajib Pajak KITE, dan Wajib Pajak Kite-IKM.
 
Kemudian, relaksasi restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Relaksasi ini diberikan melalui percepatan restitusi PPN (pengembalian pendahuluan) bagi 19 sektor tertentu, WP KITE, dan WP KITE-IKM. Percepatan restitusi PPN ini diberikan selama enam bulan, terhitung mulai April hingga September 2020.
 

(Des)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif