Foto: AFP.
Foto: AFP.

Langganan Netflix hingga Spotify Kena PPN 10%

Ekonomi pajak perpajakan ditjen pajak spotify netflix
Eko Nordiansyah • 10 Juli 2020 12:34
Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah menetapkan pelaku usaha pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Nantinya para pelanggan akan dikenakan PPN pada saat pembelian barang dan/atau jasa melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).
 
Ketentuan pemungutan PPN diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Perdirjen) Nomor Per-12/PJ/2020 tentang Batasan Kriteria Tertentu Pemungut serta Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pebeanan di dalam Daerah Pabean Melalui PMSE.
 
Dilansir Medcom.id, Jumat, 10 Juli 2020, jumlah PPN yang wajib dipungut oleh pemungut PPN  PMSE adalah 10 persen dikalikan dengan dasar pengenaan pajak, yakni sebesar nilai berupa uang yang dibayar oleh pembeli, tidak termasuk PPN yang dipungut. Pemungutan PPN dilakukan pada saat pembayaran oleh pembeli.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Atas transaksi yang dilakukan oleh penjual yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE secara langsung kepada pembeli, PPN yang terutang wajib dipungut, disetorkan, dan dilaporkan oleh penjual. Selanjutnya pemungut PPN PMSE menerbitkan commercial invoice, billing, order receipt, atau dokumen sejenis.
 
Baca: Amazon, Netflix, Spotify, dan Google Resmi Kena Pajak
 
Dalam hal pemanfaatan barang dan/atau jasa kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean melalui PMSE tidak dipungut PPN, PPN yang terutang wajib dipungut, disetorkan, dan dilaporkan sendiri oleh pembeli sesuai dengan ketentuan Pasal 3A Undang-Undang (UU) PPN.
 
Kemudian atas PPN yang dipungut, pemungut PPN PMSE membuat bukti pungut PPN, yang dapat berupa commercial invoice, billing, order receipt, atau dokumen sejenis, yang menyebutkan pemungutan PPN dan telah dilakukan pembayaran. Penyebutan pemungutan PPN dalam bukti pungut PPN dapat dicantumkan secara terpisah dari dasar pengenaan pajak atau sebagai bagian dari nilai pembayaran.
 
Dalam hal pengusaha kena pajak sebagai pembeli bermaksud untuk mengkreditkan PPN yang dibayar sebagaimana tercantum dalam bukti pungut PPN, pengusaha kena pajak harus memberitahukan keterangan berupa nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada pemungut PPN PMSE untuk dicantumkan dalam bukti pungut PPN.
 
Bukti pungut PPN sebagaimana dimaksud merupakan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak sepanjang mencantumkan nama dan NPWP pembeli atau alamat posel (e-mail) pembeli yang terdaftar pada administrasi DJP.
 
PPN yang tercantum dalam dokumen tertentu merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan oleh pengusaha kena pajak sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan pajak masukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan di bidang perpajakan.
 
(AHL)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif