Ilustrasi. Foto: dok MI/Ramdani.
Ilustrasi. Foto: dok MI/Ramdani.

Penerimaan Negara di DKI Jakarta Capai Rp300 Triliun

Ekonomi DKI Jakarta apbn penerimaan negara bukan pajak Wajib Pajak Program Pengungkapan Sukarela Ekspor CPO
Eko Nordiansyah • 26 April 2022 19:14
Jakarta: Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan lingkup DKI Jakarta mencatat pendapatan APBN Wilayah DKI Jakarta sampai dengan 31 Maret 2022 sebesar Rp300,7 triliun. Realisasi ini telah mencapai 31,25 persen dari target, tumbuh 34,86 persen dibandingkan periode yang sama 2021.
 
Komponen realisasi tertinggi berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai 38,41 persen dari target, disusul penerimaan perpajakan mencapai 30,31 persen dari target, dan hibah sebesar 18,27 persen dari target.
 
Pertumbuhan penerimaan perpajakan yang signifikan terjadi karena adanya perbaikan atau pemulihan ekonomi, peningkatan jumlah wajib pajak, kenaikan harga komoditas, serta didukung adanya program Pengungkapan Pajak Sukarela (PPS) yang memberikan kontribusi tinggi pada penerimaan perpajakan sampai dengan Maret 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Pertumbuhan penerimaan bea cukai meningkat karena kenaikan signifikan Cukai Hasil Tembakau (CHT) dan perbaikan kinerja ekonomi yang mendorong peningkatan Bea Masuk, serta adanya peningkatan volume importasi, ekspor CPO dan turunannya," kata Kepala Bagian Umum Kanwil DJPB Provinsi DKI Jakarta Arinto Sujatmono dalam keterangan tertulis, Selasa, 26 April 2022.
 
Sementara itu, dari sisi belanja APBN DKI Jakarta menunjukkan penurunan sebesar 29,53 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Realisasi Belanja APBN Wilayah DKI Jakarta sebesar Rp94,26 triliun atau 15,45 persen dari pagu. Realisasi belanja yang mengalami penurunan tertinggi yaitu belanja barang, disusul belanja modal dan belanja sosial.
 
Di sisi lain, penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) menunjukkan kinerja positif. Realisasi belanja TKDD sampai dengan 31 Maret 2022 sebesar Rp2,72 triliun atau mencapai 16,15 persen dari pagu, mengalami kenaikan 5,46 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2021.
 
"Peningkatan Penyerapan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 5,46 persen dengan realisasi sebesar Rp2,72 triliun menjadi alasan utama realisasi belanja TKDD meningkat, meskipun Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik) turun sebesar 1,04 persen," pungkas Arinto.

 
(HUS)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif