Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo dalam konferensi pers di Kantor Pusat DJBC, Jakarta Timur, Selasa 30 April 2019. Medcom/Eko N.
Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo dalam konferensi pers di Kantor Pusat DJBC, Jakarta Timur, Selasa 30 April 2019. Medcom/Eko N.

DJBC Gagalkan Penyelundupan Elektronik Ilegal Senilai Rp61,86 Miliar

Ekonomi bea cukai
Eko Nordiansyah • 30 April 2019 20:22
Jakarta: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menggagalkan penyelundupan barang elektronik senilai Rp61,86 miliar. Produk elektronik ilegal yang berhasil disita oleh DJBC terdiri dari telepon genggam, laptop, tablet, dan produk elektronik lainnya.
 
Pada April 2019, DJBC telah menggagalkan upaya penyelundupan belasan ribu barang elektronik. Penangkapan dilakukan dalam dua kali penindakan yang dilakukan pada Sabtu 20 April pergudangan daerah Jakarta Barat dan Jumat 26 April di Kepulauan Riau.
 
"Modus yang digunakan dalam kedua penyelundupan tersebut tergolong nekat dengan menggunakan kapal berkecepatan tinggi/High Speed Craft (HSC)," kata Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo dalam konferensi pers di Kantor Pusat DJBC, Jakarta Timur, Selasa 30 April 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi menambahkan pihaknya menggalakkan prinsip ‘Legal itu Mudah’ kepada para pelaku industri dalam negeri. Namun masih saja ditemukan oknum-oknum yang melakukan tindakan ilegal dengan cara menyelundupkan barang untuk menghindari pungutan negara.
 
"Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, DJBC terus berupaya secara maksimal untuk memastikan bahwa barang-barang yang beredar di pasar merupakan barang legal dan tidak membahayakan masyarakat," ungkapnya.
 
Dari dua penindakan tersebut di atas, DJBC mengamankan satu orang tersangka dan saat ini masih dalam proses pengembangan yang akan melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka joint investigation untuk mengungkap rangkaian kasus termasuk layer-layer yang ada di dalamnya.
 
Atas penyelundupan ini, pelaku akan dijerat dengan ketentuan hukum UU No. 10 Tahun 1996 j.o UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan pasal 103d j.o. pasal 55 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman paling singkat dua tahun dan paling lama delapan tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp5 miliar.
 
Menurut Heru, DJBC akan terus menunjukan keseriusan pemerintah dalam menegakkan hukum dan memberantas peredaran barang-barang ilegal. Sejak awal tahun hingga April 2019, DJBC telah melakukan 3.354 penindakan di bidang impor. Dari jumlah tersebut, terdapat 136 kasus penyelundupan telepon genggam.
 
"Peredaran barang tersebut tidak hanya akan merugikan para pelaku industri dalam negeri yang taat terhadap peraturan, namun juga berpotensi membahayakan masyarakat mengingat tidak adanya izin edar yang diterbitkan oleh pemerintah," pungkas dia.

 

(SAW)
MAGHRIB 17:47
DOWNLOAD JADWAL

Untuk Jakarta dan sekitarnya

  • IMSAK04:25
  • SUBUH04:35
  • DZUHUR11:53
  • ASHAR15:14
  • ISYA19:00

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif